Kapolda Bantah Polisi Berpihak – Berita Kota Kendari
Suksesi

Kapolda Bantah Polisi Berpihak

Brigjen Pol Drs Agung Sabar Santoso SH MH

Brigjen Pol Drs Agung Sabar Santoso SH MH

KENDARI, BKK – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol) Drs Agung Sabar Santoso SH MH membantah keras tudingan, bahwa pihak aparat Kepolisian Resor (Polres) Muna berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna 22 Maret 2016.

Pernyataan Agung itu menjawab adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan dilakukan PSU Jilid II Pilkada Muna, karena ada salah satu faktor yang menyebut keberpihakan aparat Polres Muna terhadap paslon nomor urut 1 Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita).

Menurut jenderal polisi bintang satu ini, adanya dugaan keberpihakan aparat Polres Muna terhadap salah satu paslon hanyalah tuduhan dari pihak yang mengajukan gugatan di MK. Sehingga, perlu dilihat kembali putusan tersebut.

Bahkan, Agung menilai, yang menjadi acuan dilakukan PSU ulang bukan karena polisi yang tidak netral, tapi karena adanya pemilih ganda akibat data yang tidak valid.

“Terkait adanya dugaan keberpihakan terhadap salah satu calon itu kan hanya tuduhan dari yang mengajukan (gugatan, red). Kamu liat putusan Mk amarnya apa, amarnya adalah validasi data yang tidak valid, dugaan adanya pemilih ganda. Itu yang menjadi acuan MK, bukan karena polisi yang tidak netral, ya bos,” ujar kapolda, saat dikonfirmasi usai memimpin jalannya serah terima jabatan perwira menengah di Aula Dachara Mapolda Sultra, Senin (16/5).

Diketahui, Putusan MK Nomor 120/PBP. BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menyebut 5 faktor penyebab PSU.

Pertama, pemilih tidak memenuhi syarat karena berasal dari luar Kabupaten Muna. Kedua, terjadi money politic.

Ketiga, menghalang-halangi, kekerasan fisik terhadap pemilih. Keempat, memilih ganda atau menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Kelima, keberpihakan aparat kepolisian pada paslon nomor urut 1 (Rusman Emba-Malik Ditu).

Faktor kelima sebagaimana tertuang pada halaman 106 dan 107 putusan MK merinci, antara lain, terdapat laporan kepolisian mengenai tindak pidana perusakan mobil dan penganiayaan satgas paslon nomor urut 3 oleh tim paslon nomor urut 1 yang tidak ditindaklanjuti. Pihak kepolisian sebenarnya berada di tempat kejadian namun tidak melakukan tindakan apa-apa. Pelaku penganiayaan dan perusakan mobil dilepas begitu saja oleh Polres Muna. (Bukti PT-106 dan PT- 107)

Kemudian, ada video pembagian beras, ikan, dan gula oleh tim paslon nomor urut 1 atas nama La Ode Rifai Pedansa dikawal petugas Polres Muna. (Bukti PT-116)

Lalu, ada pula bukti berupa buku catatan berisikan laporan keuangan tim paslon nomor 1 memberikan uang pada pihak kepolisian dan oknum TNI. (Bukti PT-105). (kas-iis/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top