UN SMP, Ombudsman Masih Temukan Pelanggaran – Berita Kota Kendari
Beranda

UN SMP, Ombudsman Masih Temukan Pelanggaran

KENDARI, BKK – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) masih mendapati pengawas Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kendari yang terlambat. Selain itu, masih ada siswa yang membawa ponsel dalam kelas saat UN berlangsung.

Asisten ORI Sultra, Hasidin Samada, mengungkapkan, pada UN kali ini, ORI Sultra memantau di tiga kabupaten/kota, yakni, Kota Kendari, Konawe Selatan (Konsel), dan Kabupaten Buton.
Hasilnya, kata dia, masih ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN), seperti, pengawas dan siswa membawa ponsel dlam ruang ujian, bahkan masih ditemukan pengawas yang menerima telepon dalam ruangan ujian saat UN sementara berlangsung.
“Menurut saya, memang masalahnya adalah panitia maupun pengawas belum sepenuhnya taat terhadap POS UN. Untuk itu, kedepan kita akan mendorong agar pengawas seperti ini dilakukan evaluasi dan tidak lagi dilibatkan untuk jadi pengawas dalam UN. Baik tingkat SMP maupun pada tingkat SMA, karena ini sifatnya konvensional yang pernah kita dapatkan saat pelaksanaan UN tingkat SMA yang lalu dan sekarang kejadian lagi,” paparnya.
Dikatakannya, untuk di Kota Kendari, pelaksanaan UN berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihak Ombudsman Sultra ditemukan masih ada pengawas yang terlambat masuk, padahal seharusnya pengawas 20 menit sebelum UN dilaksanakan pengawas sudah berada di dalam ruangan.
Artinya, terang Hasidin, ketika pengawas masuk di dalam ruangan 20 menit sebelum UN dimulai, pengawas berkewajiban untuk menyampaikan kepada peserta UN terkait dengan seluruh persyaratan, kode etik, maupun tata tertib (tatib) peserta.
“Inilah pentingnya kenapa pengawas UN harus lebih awal masuk ruangan. Sebab, jika pengawas UN datangnya terlambat maka bagaimana peserta bisa datang tepat pada waktunya,” tandasnya.
Sebenarnya, ucap dia, jika pihak Ombudsman menemukan ada pengawas maupun peserta UN ditemukan membawa handphone, pihak Ombudsman tidak bisa melakukan teguran langsung tapi hanya mengingatkan. Sebab, hasil pemantauan yang dilakukan tersebut akan disampaikan dalam bentuk laporan resmi kepada kantor pusat Ombudsman di Jakarta, selanjutnya Ombudsman pusat akan menyampaikan langsung kepada Kementrian.
“Kami mendorong pengawas yang bandel dan tidak taat terhadap POS UN harusnya diberikan efek jerah kepada pengawas yang bersangkutan,” ujarnya. (m3/c/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top