Tahapan Pencalonan Paling Rawan – Berita Kota Kendari
Suksesi

Tahapan Pencalonan Paling Rawan

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai pada tahapan pencalonan hal yang paling diwaspadai oleh KPU kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengaku, sepanjang Pilkada 2015 ada beberapa KPU provinsi maupun kabupaten atau kota yang dikenakan sanksi pemecatan. Hanya saja, Husni belum tahu secara detil jumlah penyelenggara yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Memang banyak anggota KPU yang diberhentikan,” ungkapnya saat berkunjung di Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu.

Husni menyebut, tahapan yang paling banyak membuat KPU terjerembab dalam kasus etik adalah pada masa pencalonan. Hampir semua calon yang mengadukan kasus etik ke DKPP menyangkut tahapan pencalonan.

“Yang paling banyak di pencalonan. Makanya, saya ingatkan lakukan tahapan ini secara hati-hati,” katanya.

KPU, kata dia, harus patuh pada segala peraturan yang berlaku dalam menjalankan tahapan, terlebih di pencalonan. Sebab, para calon cukup pintar untuk melihat celah pelanggaran etik penyelenggara terlebih dalam mengambil keputusan di pencalonan.

“Mereka harus teliti karena mungkin saja dokumen yang dimajukan (calon, red) dokumen yang tidak seharusnya,” paparnya.

Di luar dari itu, sebut dia, sanksinya hanya sebatas teguran atau tidak dipecat. Misalnya, kasus pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pemungutan suara. Ia mengaku, laporan etik terhadap pelaksanaan tahapan ini banyak masuk ke DKPP.

“Tapi, sanksinya hanya berupa teguran tidak sampai di pecat,” ujarnya.

Pada pilkada serentak 2017, Sultra kebagian tujuh daerah. Yakni, Kota Kendari, Buton, Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), Muna Barat (Mubar), Kolaka Utara (Kolut) dan Kabupaten Bombana.

Di tujuh daerah ini, tekan Husni, seluruh penyelenggara harus tunduk pada aturan yang ditetapkan. KPU juga diingatkan untuk terus transparan kepada publik dalam pengelolaan penyelenggaraan pesta demokrasi ini.

“KPU harus menjalankan fungsi sesuai aturan. Jangan melenceng kemana-mana,” harapnya. (pas)

Click to comment
To Top