Putusan MK: Dua TPS Harus Diulang Lagi – Berita Kota Kendari
Headline

Putusan MK: Dua TPS Harus Diulang Lagi

KENDARI, BKK – Kisruh pilkada di Kabupaten Muna masih terus berlanjut menyusul telah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Dalam putusannya memutuskan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Muna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1.
Dari amar putusan MK yang berhasil diperoleh jurnalis BKK bernomor: 120/PHP.BUP-XIV/2016, terdapat enam point penting yakni; pertaman, membatalkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
Kedua, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Muna Tahun 2015 di 2  (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah.
Ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
Keempat memerintahkan  kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
Kelima memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
Keenam, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna,  untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.
Amar putusan MK tersebut masing-masing ditanda tangani sembilan hakim MK yakni Arief Hidayat sebagai Ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, semuanya anggota. (lex)

To Top