Tujuh KPU di Sultra Belum NPHD – Berita Kota Kendari
Suksesi

Tujuh KPU di Sultra Belum NPHD

Ketua KPU RI didampingi Ketua KPU Sultra dalam launcing PPID di KPU Sultra. (pandi/BKK)

Ketua KPU RI didampingi Ketua KPU Sultra dalam launcing PPID di KPU Sultra. (pandi/BKK)

KENDARI, BKK – Tujuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 hingga saat ini belum melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).

Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Selasa (10/5) saat bertandang ke KPU Sultra.

Menurut Husni, sudah ada beberapa KPU di provinsi lain yang melakukan NPHD dengan pemerintahnya masing-masing. Khusus Sultra, ia meminta agar KPU yang menyelenggarakan pilkada intens melakukan komunikasi dengan pemerintahnya.

“Sekarang, Sultra belum ada NPHD. Kita harap, secepatnya dilakukan. Saya minta kepada KPU kabupaten atau kota untuk secepatnya membicarakan ini,” kata Husni Kamil Manik.

Belum adanya NPHD ini, ikut dibenarkan oleh anggota KPU Buton La Rusuli. Menurutnya, NPHD tinggal menunggu waktu karena saat ini sekretaris KPU Buton dan komisioner lainnya sedang mengikuti kegiatan di Jakarta.

“Intinya NPHD di Buton sudah tidak ada masalah. Semua draft KPU dan pemda sudah sinkron. Tinggal tunggu waktu saja,” ungkapnya.

KPU RI, kata dia, memberikan batasan waktu 22 Mei 2016 untuk melakukan NPHD.

“Sebelum batas itu, NPHD sudah ditandatangani,” jelasnya.

Pemkab dan KPU Buton telah sepakat anggaran Pilkada 2017 sebanyak Rp 24 miliar lebih. Anggaran ini, kata dia, sudah sesuai dengan petunjuk Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan tentang penambahan honor penyelenggara termasuk biaya lainnya.

“Penyusunannya berdasarkan seluruh aturan yang berlaku. Anggaran Rp 24 miliar lebih ini sudah sesuai dengan kebutuhan kami hingga proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Sama halnya dengan KPU Buton Selatan (Busel). Hingga saat ini belum ada juga NPHD bersama pemerintahnya.

“Kita masih tunggu kepulangan bupati,” kata anggota KPU Busel Ismail Angi.

Total anggaran yang disetujui oleh Pemkab Busel, sebut Ismail, Rp 12 miliar pada APBD 2016 dan Rp 6 miliar sisanya di APBD Perubahan 2016. Jadi, totalnya Rp 18 miliar.

Jumlah ini, kata dia, turun dibandingkan dengan pengajuan sebelumnya sebesar Rp 23 miliar. Kalau pun tidak bisa dinaikkan seperti usulan sebelumnya, pihaknya mengusulkan hanya sampai Rp 20 miliar.

“Hasil koordinasi dengan teman-teman, kita usulkan sampai Rp 20 miliar,” jelasnya. (pas)

Click to comment
To Top