Perkada Terbit, Ketua DPRD: Mubar Harus Tobat Nasuha – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Perkada Terbit, Ketua DPRD: Mubar Harus Tobat Nasuha

LAWORO, BKK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar) La Ode Koso menuduh pemerintah kabupaten (pemkab) berkhianat.

Ia mengatakan, dalam konferensi pers, Selasa (10/5), Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor 280 perihal Pembatalan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Mubar telah membuka kedok bahwa peraturan kepala daerah (perkada) tentang APBD sengaja didesain oleh pemkab.

“Kepgub ini akhir dari semua polemik. Menjawab semua pertanyaan siapa sebenarnya yang berpihak pada rakyat dan siapa yang hanya propaganda,” kata La Ode Koso, di gedung DPRD Mubar.

“Pada poin B (Kepgub) mengemuka fakta, eksekutif diam-diam menyerahkan secara sepihak APBD kepada gubernur. Atas dasar itulah mengapa gubernur mengeluarkan surat pembatalan.”

“Ini yang bilang gubernur. Di surat itu. Tidak mungkin dia (gubernur) ngomong kalau tidak ada fakta,” lanjutnya.

“Simpulnya, perkada ini by design. Memang, mereka (eksekutif) yang inginkan perkada. Ini sekaligus menjawab semua tuduhan bahwa dewan yang ciptakan masalah,” sambung Koso.

Berkait itu, ungkap dia, dewan dalam waktu dekat akan menentukan langkah-langkah

“Akan diputuskan dalam rapat pimpinan. Mengenai apa langkah-langkah yang akan ditempuh dewan menyikapi ini,” sebutnya.

La Ode Koso juga menyayangkan Pj Bupati Mubar dalam sebuah acara di Kecamatan Tikep menyatakan bersyukur atas lahirnya perkada.

“Harusnya innalillahi, bukan alhamdulillah, karena dari asal kembali ke asal (kembali ke pagu tahun lalu, red). Anggaran dipotong kok senang. Apa yang kita mau banggakan dengan lahirnya perkada,” sambungnya.

Sejalan kondisi ini, La Ode Koso menyarankan, agar Mubar menggelar Tobat Nasuha.

“Nanti Pak Pj Bupati yang pimpin (Tobat Nasuha, red),” katanya.

Terakhir, Ketua DPRD Mubar ini meminta Gubernur Nur Alam dalam pengesahan perkada agar memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yaitu, Undang-Undang Desa, UU Pendidikan, dan UU Kesehatan.

“Dan karena adanya perkada ini, kami minta maaf pada masyarakat. Kita sudah lakukan yang terbaik, namun ternyata di pihak sebelah (eksekutif, red) tidak menghendaki (perda APBD).” pungkasnya. (iis/jie)

To Top