KPU Lawan Putusan Pengadilan – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Lawan Putusan Pengadilan

Kasus Pemecatan Hermansyah Pagala Cs

KENDARI, BKK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menegaskan agar jajarannya tetap tunduk pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan pada putusan pengadilan.
Hal ini diungkapkan Husni Kamil Manik menanggapi gugatan dua mantan anggota KPU Konawe, Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari terhadap keputusan KPU Sultra yang menindaklanjuti putusan DKPP yang memecat mereka.
Menurut Husni, bila sudah ada putusan DKPP dan belakangan muncul gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan penggugat, maka KPU tidak boleh tunduk pada putusan pengadilan dimaksud. “Harus ikuti DKPP,” tegasnya saat berkunjung di KPU Sultra, Selasa (10/5).
Husni mengaku sudah tahu adanya gugatan terhadap KPU Sultra yang memecat Hermansyah Pagala Cs. Hanya saja, kata dia, ia tidak tahu secara detil putusannya.
“Tadi, ada sidang kabarnya. Tapi, saya tidak tahu seperti apa putusannya,” ungkapnya.
Dalam menyikapi putusan DKPP, kata dia, KPU sifatnya mengikut saja. Dengan artian, kata dia, KPU hanya sebatas deklaratif atas putusan DKPP.
“Apa yang menjadi putusan DKPP ditindaklanjuti oleh KPU,” jelasnya.
Ia menekankan, tidak ada yang bisa mengubah putusan DKPP. “Putusan DKPP bagi KPU sifatnya final mengikat. Jadi, harus ikuti DKPP,” tekannya.
Sikap dari KPU RI ini diprotes oleh Rizal Pasolong SH yang menjadi kuasa hukum Hermansyah Pagala Cs. Menurut Rizal, langkah KPU RI ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang peradilan.
“Itu menyimpang dari putusan pengadilan. Mereka terkesan melawan putusan pengadilan,” protes Rizal.
Ia menilai, KPU RI telah bersikap ambigu dalam memandang proses hukum. Salah satu contohnya kasus dualisme partai di mana KPU tunduk pada putusan pengadilan. Nah, di kasus pemecatan, KPU lebih tunduk DKPP dibanding PTTUN.
“Mereka tidak konsisten terkait putusan pengadilan. KPU sudah jelas-jelas melawan pengadilan,” ujarnya.
Salah satu dasar pelanggaran KPU terhadap pengadilan, sebut Rizal adalah dalam UU Administrasi Pemerintahan, keputusan suatu lembaga pemerintahan bisa dibatalkan akibat adanya putusan tetap dari pengadilan.
“Harusnya, setelah putusan inkra dari pengadilan, mereka menjalankannya 21 hari kerja setelah putusan itu. Sekarang, sudah lewat. Ini jelas bentuk pelanggaran,” ujarnya.
Hingga saat ini, kata Rizal, kliennya sudah menggugat KPU Sultra sebanyak dua kali. Pada gugatan pertama, KPU Sultra kalah mulai dari tingkat PTTUN Kendari hingga Mahkamah Agung (MA).
Namun perintah MA tidak pernah diindahkan oleh KPU Sultra. Padahal, dalam amar putusan MA, KPU wajib mengembalikan jabatan dan nama baik Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari yang dipecat KPU.
Gugatan kedua, kembali dilayangkan oleh Rizal ke PTTUN Kendari karena menganggap proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Hermansyah Pagala Cs tidak prosedural. Menurutnya, masih ada putusan sebelumnya yang belum diindahkan KPU.
Namun, kata Rizal, proses sidang di gugatan keduanya pada, Selasa (10/5) terpaksa ditunda karena dari pihak DKPP tidak hadir. Rizal mengaku, DKPP sudah dua kali mangkir dari panggilan sidang tersebut.
“Majelis hakim akan memanggil kembali ketiga kalinya DKPP,” tuturnya. (pas/b/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top