Ketua KPU RI Minta Penyelenggara Tidak Pelit Informasi – Berita Kota Kendari
Beranda

Ketua KPU RI Minta Penyelenggara Tidak Pelit Informasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik saat meresmikan terbentuknya PPID KPU Sultra, Selasa (10/05). (FOTO:PANDI/BKK)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik saat meresmikan terbentuknya PPID KPU Sultra, Selasa (10/05). (FOTO:PANDI/BKK)

KENDARI, BKK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik meminta kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten atau kota untuk tidak pelit informasi atau membuka selebar-lebarnya informasi kepada publik.

Hal ini diungkapkan Husni saat me-launching Pejabat Promosi, Informasi, dan Dokumentasi (PPID) KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (10/5). Menurut Husni, KPU terus berbenah dan akan menampilkan kinerja yang bisa dilihat internal maupun eksternal.

“Ini merupakan penjabaran prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Prinsip transparansi, bahkan kita sudah mengarah pada ketelanjangan. Tidak ada bagian yang tidak bisa dilihat oleh publik. Tidak ada partisipasi yang tidak bisa diakses oleh publik sejak awal sampai akhir,” papar Husni sebelum me-launching PPID KPU Sultra.

“Ketelanjangan” informasi ini, kata dia, sudah pasti ada risiko yang akan ditanggung. Sedikit saja terjadi kesalahan, semua pihak akan memprotes karena mengetahui seluruh proses yang ada di KPU.

“Kalau ada koreksi, kita berhak melakukan koreksi. Tidak mudah meyakinkan internal apalagi eksternal,” katanya.

Dengan adanya PPID ini, lanjut dia, membuka partisipasi publik dengan menerapkan prinsip transparansi. Salah satu contoh yang telah dilakukan KPU, sebut dia, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, formulir C1 di tingkat PPS langsung di publis melalui website KPU.

“Saat itu, selama satu bulan ditunggu dan untuk DPR RI bisa masuk mencapai 95 persen,” ujarnya.

Upload hasil pilkada, tambah dia, masih berlanjut hingga Pilkada 2015 lalu dan beberapa pesta demokrasi selanjutnya. Untuk itu, kata dia, pada Pilkada 2017 nanti, seluruh daerah sudah bisa menguploadnya dalam waktu 24 jam.

Khusus Pilkada Kota Kendari, Husni meminta agar KPU setempat untuk tuntas mengupload minimal tidak sampai 24 jam.

“Kota Kendari tidak ada pulaunya. Sebelum 24 jam, semua dokumen sudah terkumpul dan terpublikasi. Hal ini tidak sulit, karena beberapa daerah lain sudah melakukannya,” jelasnya.

Husni mengingatkan, penyelenggara di bawah untuk tidak lama-lama memegang dokumen yang panas itu. Sebab, bisa saja menimbulkan prasangka buruh terhadap penyelenggara, masalah psikologis dan beban politik.

“Kita harapkan, hari itu juga sudah ketahuan pasangan calon terpilih. Apa yang mau dikejar lagi, kalau kinerja membaik pasti hasilnya juga baik,” urainya.

Sejauh ini, ungkap Husni, KPU telah memperbaiki wajahnya di mata publik. Prinsip transparansi di kedepankan agar KPU bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menyelenggarakan pesat demokrasi.

“Perbandingan dengan negar alain, kita lebih maju karena kita berani search data ini. Hal ini, model baru dimunculkan untuk implementasi transparansi,” ungkapnya.

Khusus KPU, kata Husni, berada di posisi dua dari seluruh kementerian yang ada di bawah Pusat Pengelolaan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transparansi publik.

“Di bawah kita ada KPK. Ini menunjukkan, bahwa KPU bisa lebih transparan. Ibaratnya dalam kontes, kita anak kecil bersaing dengan orang dewasa,” tuturnya.

Ia berharap, dengan dilauncingnya PPID ini, pejabat terkait harus intens mempublis seluruh agenda KPU.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, pihaknya sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang transparansi publik. Namun, kendala yang dihadapi adalah belum terbentuknya PPID.

“Maka, dengan terbentuknya PPID ini, maka konsolidasi dan transparansi publik di KPU Sultra sudah terlihat,” tuturnya. (pas/jie)

To Top