Abu Hasan : Ibu Kota Butur di Buranga – Berita Kota Kendari
Aktualita

Abu Hasan : Ibu Kota Butur di Buranga

KENDARI, BKK – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan menegaskan, tidak ada masalah lagi dengan Ibu Kota Butur. “Ibu Kota Butur sudah tidak ada masalah. Saya sudah jelaskan kepada masyarakat setelah saya dilantik kemarin,” terang Abu Hasan, Minggu (8/5).

Sebelumnya, masyarakat menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur untuk berkantor di Ibu Kota Butur di Buranga, bukan di Ereke.
Menurut Abu Hasan, berdasarkan Undang-undang pembentukan daerah, ibu kota Butur adalah di Buranga.
Namun, pemerintahan Bupati sebelumnya, Ridwan Zakaria melakukan pembangunan kantor pemerintahan di Ereke. Akibatnya, masyarakat memprotes karena dianggap menyalahi aturan.
Abu Hasan sendiri telah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa dirinya telah berkantor di Buranga sejak dilantik beberapa bulan lalu. “Saya mulai berkantor sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita di Buranga. Nanti, saya kembali lagi ke Ereke sekitar pukul 14.00 sampai 19.00 Wita berkantor di Ereke,” paparnya.
“Kalau masyarakat meminta fungsikan kantor Bupati di Buranga, saya sudah fungsikan,” tambahnya.
Meski begitu, kata Abu Hasan, kantor Bupati di Buranga jauh dari kelayakan. Sebab, gedungnya sudah hampir rubuh dan kondisinya memprihatinkan.
Untuk itu, Abu Hasan berencana akan merenovasi bangunannya dan akan membangun gedung perwakilan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Sebab, selama ini gedung perkantoran telah dibangun di Ereke.
“Kalau soal pelayanan, nanti tidak ada masalah lagi. Sebab, sudah ada kantor perwakilan nanti,” ujarnya.
Sehari-hari, kata mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari ini, ia harus bolak balik ke Buranga dan Ereke sejauh 120 kilometer. “Kita harus jalani ini. Karena sudah kondisinya seperti itu. Kita juga tidak bisa tidur dalam mobil karena jalanan di Ronta sangat rusak,” katanya.
Polemik Ibu Kota Butur ini, sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena diduga ada penggunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dari Ereke ke Buranga. Setidaknya, 30 bendahara SKPD telah diperiksa di Polda Sultra.
Kebanyakan, SKPD membuat SPPD dari Ereke ke Buranga. Padahal, aturan menyebut ibu kota Butur adalah di Buranga.
Untuk menghindari masalah tersebut, Abu Hasan telah melarang seluruh pegawai untuk menggunakan perjalan dinas. “Saya sudah melarang penggunaan SPPD di dalam kota,” pungkasnya. (pas/c/aha)

To Top