Muna Barat Kehilangan Rp 136 Miliar – Berita Kota Kendari
Aktualita

Muna Barat Kehilangan Rp 136 Miliar

LAWORO, BKK — Perseteruan Pemkab dan DPRD Muna dalam pembahasan Rancangan APBD 2016 diakhiri dengan lahirnya Peraturan Kepala Daerah atau Perkada. Hanya saja, lahirnya Perkada ini harus dibayar mahal oleh masyarakat Muna Barat lantaran harus kehilangan anggaran lebih Rp 136 miliar.

Seperti diketahui, Gubernur Sultra Nur Alam telah menandatangani Perkada Muna Barat pada Selasa (3/5) lalu. Dengan demikian, Pemkab Muna Barat tetap memiliki APBD. Hanya saja, APBD yang digunakan berpedoman pada APBD 2015 lalu dengan total pendapatan dan belanja sebesar Rp 530,9 miliar.
Padahal andaikata pembahasan Rancangan APBD 2016 lalu berjalan mulus, pemerintah seharusnya mendapatkan tambahan belanja melalui Dana Alokasi Umum sebesar Rp 136 miliar.
“Karena kita gunakan Perkada maka tidak semua DAU dapat kita gunakan tahun 2016. Ada pemotongan sebesar Rp 136 miliar. Karena ada pemotongan, maka total APBD kita cuma Rp 530,9 miliar,” terang Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat, Zakaruddin Saga, SE,MSi
Kadis DPPKAD Mubar ini juga menjelaskan, Perkada tersebut membuat Pemkab hanya bisa membuat standar penerimaan PAD dan DAU sesuai penerimaan 2015 lalu. Namun DAK, seperti dana desa, sertifikasi guru, dana transfer, tidak akan diganggu gugat.
“DAU kita tahun lalu sebesar Rp 217 miliar. Memang dengan lahirnya Perkada, ada pengurungan anggaran kita karena kita harus menggunakan pagu APBD tahun lalu. Tapi ada pos yang bisa ditambahkan seperti kegiatan Pilkada dan TMMD,” tambahnya.
Dia juga membantah isu bahwa Perkada tersebut merupakan keinginan para petinggi Pemkab Mubar. Dia tegaskan bahwa Perkada tersebut memang muncul dari Gubernur Sultra selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk menyelamatkan masyarakat Mubar.
“Perkada itu kalau kita baca isinya turun sepihak, artinya apa yang dilakukan Gubernur Sultra untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat Mubar. Inikan semua akibat dari gagalnya pembahasan APBD di DPRD Mubar tahun 2016. Pekan ini saya akan membawa RAPBD kita ke ke Gubernur Sultra, untuk disahkan,” tambah alumni pasca sarjana UGM ini.
Dia mengakui, di Indonesia hanya ada dua daerah yang APBDnya bermasalah dan akhirnya diselamatkan dengan Perkada, yakni DKI Jakarta dan Muna Barat. Sayangnya, hal tersebut sama sekali bukan prestasi.
Pemotongan DAU dengan jumlah yang sangat besar tersebut merupakan hukuman akibat ketidaksepahaman Pemkab dan DPRD Muna Barat. Tetapi yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat.
Dengan dana Rp 136 miliar tersebut, sangat banyak program yang sebenarnya bisa dijalankan. Namun kini, pemerintah dan DPRD harus mengelola dana seperti setahun lalu alias tidak ada perkembangan. (cr1/b/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top