Hasil Pilkada Muna Ditentukan 12 Mei – Berita Kota Kendari
Suksesi

Hasil Pilkada Muna Ditentukan 12 Mei

NASIRKENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal resmi pengucapan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) Kabupaten Muna. rencananya, putusan akan dibacakan pada 12 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 waktu di Sultra.

Jadwal putusan ini, ikut dibenarkan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir Moethalib melalui statusnya di facebook. Sengketa PHPKada Muna diregister dengan nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016.
“Jadwal Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Agenda : Pengucapan Putusan PHP Pilkada Muna Tahun 2015,” tulis Natsir dalam statusnya, Senin sere (9/5).
Dalam sengketa PHPKada Kabupaten Muna, pasangan LM Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) selaku pemohon. Sedangkan termohon adalah KPU Kabupaten Muna dan pihak terkait adalah Panwaslu Muna dan LM Baharuddin-La Pili (Dokter Pilihanku).
Jelang sidang putusan ini, dua kubu yang bersengketa di MK, Rumah Kita dan Dokter Pilihanku masing-masing saling klaim kemenangan.
Kubu Rumah Kita melalui kuasa hukumnya LM Bariun SH MH mengaku, semua pihak tidak perlu berpolemikkan siapa yang menang. Sebab, kata dia, sudah jelas Rumah Kita yang menjadi pemenang.
“Adanya klaim dari pihak dokter, sebenarnya tidak ada polemik di sini. Sudah jelas ini siapa yang menang,” terang Bariun.
Menurutnya, hakim MK akan mengakumulasi perolehan suara masing-masing calon pada di Pilkada 9 Desember dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) 22 Maret 2016. Dengan begitu, walaupun dokter menang dua kali di PSU maupun Pilkada 9 Desember, tidak otomatis langsung dinyatakan menang.
“Sudah pasti akan diakumulasi suara semuanya. Tidak mungkin hanya di PSU saja yang dihitung suaranya. Pasti, akan digabung dengan perolehan suara 9 Desember kemarin,” terang Bariun kepada Berita Kota Kendari.
Bariun melanjutkan, bila digabungkan perolehan suara antara 9 Desember dan 22 Maret, maka Rumah Kita unggul 93 suara. Dengan demikian, klaim dia, Rumah Kita berhak mendapatkan kemenangan.
Klaim yang sama diungkapkan kuasa hukum Dokter Pilihanku, Abdul Rahman. Ia menjelaskan, pada sidang sebelumnya, pihaknya memberi dua opsi kepada MK. Pertama, karena di PSU banyak pelanggaran yang terjadi, bahkan lebih parah dibanding Pilkada 9 Desember, pihaknya meminta hasil PSU dibatalkan dan dikembalikan pada hasil Pilkada 9 Desember.
“Kedua, jika hakim berkata lain, maka kita minta dilakukan PSU di dua TPS lagi,” katanya.
Dari dua opsi ini, Rahman memprediksi hal terburuk adalah PSU di dua TPS. “Tidak bisa mendahului putusan hakim. Kami punya prediksi mungkin hal terparah PSU di dua TPS karena di situ banyak pelanggaran yang terjadi. Saya tidak tahu kalau hakim memutuskan semua TPS,” ungkapnya.
Lebih lanjut, urai Rahman, berkaca dari putusan Pilkada Bintuni, hasil PSU-nya dibatalkan oleh MK. Dengan demikian, yang diputuskan adalah perolehan suara di 9 Desember lalu.
Bila dihubungkan dengan Pilkada Muna, ia memprediksi hasil PSU dibatalkan dan dikembalikan ke hasil 9 Desember. Di sini, kata dia, Dokter Pilihanku unggul 33 suara dari Rumah Kita.
“Dokter ini kan menang di Pilkada 9 Desember dan PSU. Jadi, harapan kami, dibatalkan hasil PSU dan meminta ditetapkan hasil Pilkada 9 Desember,” ujarnya.
Namun, tutur Rahman, bila hakim berkata lain dan menolak seluruh opsi yang diusulkan, pihaknya tetap legawa menerima putusan. Kalau pun Rumah Kita yang menang, kata Rahman, tidak ada proses hukum lagi. Begitu pula bila Dokter Pilihanku yang menang.
“Kalau ada putusan lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap terima putusan MK. Kami harus patuh karena tidak ada upaya hukum yang bisa kita lakukan lagi,” katanya pasrah.
Menjelang pembacaan putusan MK, keamanan kembali diperketat di Kabupaten Muna. Minggu (8/5) lalu, Satuan Setingkat Kompi (1 SSK) pasukan Brimob Polda Sultra sudah disiagakan di Polres Muna.
Kedatangan 1 SSK Brimob ini untuk mengamankan situasi sebelum dan sesudah putusan dibacakan Mahkamah Konstritusi (MK). Pasukan Brimob ini ditugaskan untuk mengamankan kantor-kantor pemerintahan, seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kantor Bupati Muna, posko masing-masing tim pemenangan serta rumah para Paslon. Mereka akan berpatroli 1 x 24 jam.
“Satu SSK Brimob sejumlah 113 orang sudah tiba kemarin malam, di Mako Polres Muna, termasuk 1 unit water canon. Selain pasukan Brimod Polda Sultra, hadir pula sejumlah Intel, Rekrim dan Propam Polda Sulra,” jelas Kapolres Muna AKBP Yudith S Hananta SIK pada koran ini, Senin (9/5).
Soal biaya pengamanan, Kapolres menyebut pihaknya sudah mengusulkan sebesar Rp 200 juta kepada Pemkab Muna. Hanya saja, hingga saat ini anggaran pengamanan tersebut belum juga dicairkan.
“Lihat wajah saya, tetap senang kan? Walaupun dana pengamanan belum cair oleh Pemda Muna, ya, kita ngutang dululah untuk membiayai pasukan pengamanan. Biar tekor yang penting Muna aman,” kata perwira dengan dua melati di pundak ini sambil tertawa.
Dia juga mengatakan, pasukan Brimob ini akan bertugas tanpa batas waktu sampai situasi Muna dipastikan benar-benar aman.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Muna La Ode Diyrun SE mengatakan usulan dana pengamanan Polres Muna senilai Rp 200 juta belum dibahas DPRD Muna. “Kita dengar memang ada usulan dana pengamanan sejumlah Rp 200 juta oleh Polres Muna. Tapi usulan itu belum masuk ke dewan, masih di meja eksekutif,” katanya.
Jika usulan tersebut sudah masuk ke DPRD, Diyrun berjanji akan segera membahasnya. Sebab kondisi keamanan sebelum maupun setelah pembacaan putusan MK tersebut sangat rawan.
“Sebagai pimpinan dewan, kami segara menindaklanjuti permintaan anggaran Polres Muna itu. Tidak boleh ditunda-tunda, Pilkada itu agenda nasional, harus cepat kita respon. Tapi bola masih di pihak eksekutif, belum masuk di dewan,” terang politikus Partai Golkar ini. (pas-cr1/b/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top