Gubernur Restui Perkada APBD Mubar – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Gubernur Restui Perkada APBD Mubar

Nur Alam Keluarkan Keputusan Pembatalan Perda

LAWORO, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kabupaten Muna Barat (Mubar) yang dilahirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembatalan produk hukum dewan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sultra Nomor 280 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 363 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016.

Kepgub terbit 3 Mei 2016 ditandatangani Nur Alam.

Isinya menuliskan, Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD dilakukan sepihak dan tidak melalui tahapan dan mekanisme penyempurnaan bersama DPRD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga tidak memenuhi prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 bahwa penyempurnaan hasil evaluasi dilaksanakan bersama bupati dengan panitia anggaran DPRD.

Penjabat (Pj) Bupati Mubar LM Rajiun Tumada, Sabtu (7/5), ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler (ponsel) membenarkan legalitas surat tersebut.

Kecuali itu, Rajiun tidak memberi keterangan lebih jauh.

Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar akan segera menentukan sikap sebagai respons atas keputusan gubernur.

“Kita mau konferensi pers, Selasa (besok, red),” kata salah seorang anggota dewan, Munawir dari balik telepon, Sabtu.

Isu yang berhembus, DPRD akan melakukan langkah hukum sebagaimana sebuah ujar-ujar yang sedang populer di lingkungan legislatif mengatakan, “Perkada, Perkara, Penjara”

Diketahui, Rancangan APBD 2016 Mubar sebenarnya telah disahkan dewan menjadi Perda APBD pada Desember 2015 lalu.

Sewaktu dikirim ke pemerintah provinsi (pemprov) untuk dievaluasi, Gubernur Nur Alam mengoreksi beberapa item, kurang lebih sebanyak 96 halaman, karena dianggap tidak sesuai dengan format penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi gubernur kemudian dikirim kembali ke Mubar untuk dibahas oleh badan anggaran (banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Sebuah laporan mengatakan, baru 34 halaman dibahas, sidang diskorsing pimpinan dewan tanpa menentukan batas waktu. Penetapan APBD menuju jalan buntu.

Lantaran evaluasi gubernur tak kunjung dilakukan, dan pemerintahan Mubar terancam vakum maka gubernur mengambil langkah penyelamatan membatalkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD 2016.

Dengan demikian, APBD Mubar resmi kembali ke pagu tahun lalu yang akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Menyusul terbitnya Kepgub, Pemkab Mubar diberi waktu sepekan untuk menyusun rancangan perkada (ranperkada) dan mengajukannya pada gubernur untuk disahkan. (iis/jie)

To Top