Ahli Waris Songkeng Palang Jalan Masuk Bandara – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Ahli Waris Songkeng Palang Jalan Masuk Bandara

Keluarga ahli waris Songkeng Dg Masikki memalang jalan masuk Bandara Sangia Nibandera, Kolaka sebagai bentuk protes ganti rugi tanah mereka yang tak kunjung diselesaikan selama sembilan tahun.

Keluarga ahli waris Songkeng Dg Masikki memalang jalan masuk Bandara Sangia Nibandera, Kolaka sebagai bentuk protes ganti rugi tanah mereka yang tak kunjung diselesaikan selama sembilan tahun.

Ganti Rugi Tak Dibayar Selama Sembilan Tahun

KOLAKA, BKK– Ahli waris Songkeng Daeng Masikki benar-benar memalang jalan masuk Bandara Sangia Nibandera Kolaka, Minggu (?8/5). Namun aksi tersebut tidak sampai mengganggu penerbangan karena hanya dilakukan beberapa menit.
Puluhan keluarga Songkeng yang dimotori Wandi Syaputra, datang ke bandara sekitar pukul 09.40 wita membawa kayu palang dan spanduk bertuliskan “Maaf, kami tidak bermaksud menghalangi, tapi kami menuntut hak ganti rugi kintal (lokasi) kami yang belum dibayarkan hingga saat ini dan telah digunakan oleh Pemda kolaka selama 9 tahun”.
Awalnya Wandi akan memalang dua jalur masuk bandara. Tapi puluhan ?aparat kepolisian yang dipimpin Wakapolres Kolaka Kompol Irwan Andi tidak mengizinkan,begitupun Kapolsek Pomalaa AKP Bahtiar Thayeb hanya mengizinkan mereka memalang pintu masuk selama dua menit dan selanjutnya bergeser di tengah dua jalur, tanpa menutup keseluruhan jalan masuk. Turut mengamankan beberapa aparat TNI AD dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam orasinya Wandi Syaputra menegaskan, ?aksi damai yang mereka lakukan guna meminta klarifikasi terkait ganti rugi tanah mereka dengan sertifikat nomor 273/1983 seluas dua hektare, ?atas nama Songkeng Dg Masikki. Selama sembilan tahun, lahan tersebut telah digunakan sebagai akses masuk ke dalam bandara dan dipungut retribusi oleh Pemkab. Namun sampai saat ini, ahli waris tak pernah mendapatkan ganti rugi.
“Aksi damai yang kami lakukan bukan bertujuan menganggu masyarakat yang akan menggunakan pintu masuk akses ke bandara. Tapi semata-mata meminta Pemkab menyelesaikan ini,” tegas Wandi.
Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal ini juga menyesalkan tidak adanya perhatian dari Pemkab dan DPRD setempat. Mereka sudah dua kali bersurat kepada Pemkab Kolaka tapi tidak pernah mendapat jawaban. Begitupun sudah dua kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kolaka juga tidak ada penyelesaian.
Padahal dalam RDP tersebut sudah terungkap bahwa tanah mereka yang bersertifikat memang belum pernah mendapatkan ganti rugi. Pemkab tak pernah bisa memperlihatkan bukti pembayaran ganti rugi tersebut.
“Karena itu kami meminta kejelasan, sebab kami belum pernah menerima ganti rugi. Begitupun saya sudah bertemu dengan Bupati tapi belum ada kepastian kapan hak kami dibayarkan,” tegas Wandi.
Mereka mengancam, jika tidak ada kejelasan pembayaran, maka ahli waris Songkeng akan mengambil kembali tanah milik mereka. Dan itu berarti pemerintah harus mencari akses lain ke bandara? Sangia Nibandera Kolaka.
Kasatpol PP Marsukat Riadi menjanjikan kepada keluarga Songkeng akan mempertemukan mereka dengan Bupati Kolaka, pada Kamis (12/5) mendatang di kantor Pemkab Kolaka.
Bahkan untuk meyakinkan hal itu, Marsukat membuat pernyataan akan dilakukan pertemuan tanggal itu pada secarik kertas dan ditandatanganinya, sehingga ahli waris menerima lalu mencabut spanduk pengumuman penutupan jalan masuk bandara. (cr3/b/aha)

Kades Tanggetada Bujuk Warga Akui Telah Dibayarkan

KOLAKA,BKK- Kepala Desa Tanggetada Yulianasari dituding membujuk warga untuk mengakui bahwa tanah mereka di Bandara Sangia Nibandera sudah dibayarkan.
“Saya diminta oleh Bu Kades supaya kalau turun ke bawah (Pemda), dijawab kalau tanah kami di bandara sudah dibayarkan,” kata warga Tanggetada Amiluddin, saat ditemui di Rumah Dusun II, Tanggetada.
Amiluddin mengaku heran dirinya dipanggil oleh Kades di rumah dusun II untuk membicarakan soal tanah di bandara. Sebab selama ini, dia tidak pernah diajak bicara.
“Saat dianjurkan untuk bicara kalau semua tanah di bandara sudah dibayarkan, dalam hati saya menolak dan berkata kenapa harus berbohong sementara kita tidak pernah melihat uang,” ungkapnya.
Amiluddin sendiri belum menyerahkan tanahnya menyerahkan kepada Pemkab lantaran ganti rugi yang disiapkan sangat kecil. Bahkan ada pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti rugi.
Masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan bandara ini menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, dana ganti rugi dari Pemkab masuk ke rekening Kades Tanggetada. Baru setelah itu Kades menyerahkan ke rumah warga yang tanahnya diganti rugi.
Itupun, dana yang diserahkan dipotong lagi 10 persen dari jumlah penjualan. Kabarnya, pemotongan 10 persen itu berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) sesuai penyampaian Kades.
“Saat itu harga tanahnya Rp 3.500 per meter. Kemudian dari harga itu dipotong 10 persen, sebab semua dana masuk di rekening Kades,” ungkap Amiluddin.
Sayangnya, tudingan warga tersebut belum diketahui kebenarannya. Kades Tanggetada, Yulianasari yang hendak dikonfirmasi tidak berada di rumahnya. Menurut keluarganya, Kades sudah empat hari di Kendari mengantar putrinya yang mendaftar calon Polisi wanita di Polda.
“Memang pernah datang satu hari kemudian ke Kendari lagi. Cuma suaminya yang ada, tapi lagi keluar,” kata salah satu kerabatnya bernama Jumriah. (cr3/b/aha)

To Top