Polres Muna Tangkap Pengangkut BBM Ilegal – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Polres Muna Tangkap Pengangkut BBM Ilegal

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas Polres Muna.(FOTO:FITRI/BKK)

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas Polres Muna.(FOTO:FITRI/BKK)

RAHA, BKK – Kepolisian Resor (Polres) Muna berhasil menangkap tangan pria berinisial LO, saat sedang mengangkut 200 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tanpa dilengkapi dokumen resmi, Minggu (1/5) malam.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Muna Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudith S Hananta SIK menjelaskan, pelaku ditangkap karena kedapatan sedang memuat 20 jeriken BBM premium dalam mobil bak terbuka, diduga akan dikomersialkan.

“Minggu malam kami berhasil menangkap pelaku inisial LO di dekat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Warangga,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/5).

Perwira polisi dengan dua melati di pindak ini mengatakan, kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk mengungkap pemilik BBM. Dan untuk mengetahui apakah BBM itu digunakan untuk kebutuhan industri atau sengaja untuk ditimbun.

“Kita lakukan pemeriksaan terhadap LO terkait perizinan dan pengangkutan. Biasanya ditingkat pengecer selalu berdalih terkait perizinan. Enak banget kalau begitu, semua orang mau jadi pengecer. Yang namanya izin harus sesuaii Undang-Undang Migas,” katanya.

Menurut Yudith, tidak diperbolehkan masyarakat membeli BBM bersubdisi di SBPU untuk dikomersialkan, terlebih untuk industri dan ditimbun. Sehingga, ia mengimbau agar pihak SPBU di Muna tidak lagi melayani pembelian bersifat eceran, baik menggunakan jeriken maupun drum.

“Kami imbau pada pihak SPBU di Kabupaten Muna, untuk tidak lagi melayani pembelian bersifat eceran menggunakan diregen atau drum. Agar kejadian penutupan SPBU oleh tim dari Pertamina Makasar tidak terulang lagi,” tuturnya.

“Kalau masih ada SPBU atau masyarakat yang melakukan hal seperti ini, harap lapor ke Polres Muna , akan kami tindak tegas,” katanya.

Lebih lanjut Yudith mengatakan, pelaku dijerat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesi (UU-RI) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 4 miliar. (cr1/c/kas)

Click to comment
To Top