Kasus SPPD Fiktif Konawe, Ditemukan Dugaan Kerugian Negara Rp 700 Juta – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus SPPD Fiktif Konawe, Ditemukan Dugaan Kerugian Negara Rp 700 Juta

KENDARI, BKK – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengga (Sultra) menyebut, sedikitnya ada sekitar Rp 700 juta dugaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif, di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Konawe 2014 sampai 2015.

Perkiraan itu muncul dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) selama ini. Meski, demikian polisi masih harus menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Sultra.
“dari hasil penyelelidikan sementara, diperkirakan dugaan kerugian negara sekitar Rp 700 juta,” ungkap Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Senin (2/5).
Penyidik, beber Dolfi, telah mengirim surat permintaan audit investigasi ke pihak BPKP Sultra pekan lalu. Dan, kini masih harus menunggu hasil kerja dari lembaga audit keuangan tersebut.
Perwira polisi dengan satu melati di pundak ini mengurai, Kasatpol PP dan Linmas Konawe berinisial SB, bersama tiga kepala bidangnya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Maret 2016. Ketiganya adalah kabid penegakan peraturan daerah (perda) Irwansyah, kabid linmas Muh Said dan kabid ketenteraman dan ketertiban (trantib) Pendi.
Selain itu, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, juga telah memeriksa dua Bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP dan Linmas, yakni Marsuki SSos sebagai bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos selaku bendahara 2015.
Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas. Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.
Atau besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan dibawahnya. (kas)

To Top