Ruksamin Gagas Pemberian TPP PNS – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Ruksamin Gagas Pemberian TPP PNS

RuksaminWANGGUDU, BKK – Bupati Konawe Utara, Ruksamin, gagas penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya. Hal itu disampaikan dalam rapat evaluasi kinerja bersama para kepala SKPD lingkup pemerintah kabupaten setempat, Jumat pekan lalu.

Gagasan bupati ini langsung disusul oleh instruksi kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konut. SKPD ini ditugaskan segara berkonsultasi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait rencana pemberlakuan tambahan penghasilan itu.

“Coba kesana. Carikan saya aturannya. Kemudian buatkan dalam bentuk prakiraan. Saya inginkan kedepan ada juga yang namanya TPP,” tegas Ruksamin.

Rencana pemberian TPP, menurut Ruksamin, merupakan komitmen bersama dengan wakil Bupati, Raup, dalam memulai roda pemerintahan di Konut. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai dengan harapan dapat memicu peningkatan disiplin PNS.

“Ini keinginan kami bersama. Kita sudah komitmen. Jadi sampaikan ke saya hasil konsultasinya. Kalau itu bisa dilakukan, kira-kira berapa
daya serapnya dari anggaran kita,” lanjut Ruksamin.

Mantan Wakil Bupati Konut ini mengatakan, pemberian TPP nantinya diharapkan dapat mendongkrak disiplin kerja para pegawai negeri. Mengingat beberapa waktu lalu disiplin pegawai Konut tak jarang menjadi sorotan atau buah bibir berbagai pihak. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Lembaga ini kerap mengkritik rendahnya tingkat kehadiran pegawai melalui pemberitaan di media cetak. Sayangnya, kritik tajam yang kerap dilontarkan beberapa legislator terus diacuhkan. Pegawai masih saja malas. Beberapa kantor nampak sering kosong melompong tak berpenghuni pada jam kerja.

“Beri saya penguatan. Beri saya alasan. Tanpa saya sidak pun, Kalian sudah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pinta Ruksamin.

Pemberian tambahan penghasilan rupanya pernah diterapkan ditahun 2009 lalu oleh resim pemerintah sebelumnya yakni masa pemerintahan Herry Silondae. Saat itu dirinya masih dalam posisi pelaksana tugas (Plt) bupati. Namun nomenklaturnya berbeda. Tambahan penghasilannya kala itu dinamakan tunjangan kinerja.

Tunjangan itu hanya diberlakukan bagi pejabat eselon II, III, dan IV. Jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan eselon. Eselon II diberi Rp 1,5 juta, Eselon III Rp 1 juta. Sedangkan eselon IV mendapat lebih kecil yaitu Rp 500 ribu. Tunjangan ini berlaku selama lebih dari satu tahun dan dihapuskan pada pemerintahan bupati definitif pertama, Aswad Sulaiman yang menjabat sejak tahun 2011 hingga april 2016. (k7/c/jie)

To Top