Lingkar Sultra

Mantan Pejabat Kolaka Kuasai Aset

Pimpinan SKPD Juga ‘Borong’ Randis untuk Keperluan Istri, Anak, dan Kemenakan

KOLAKA, BKK – Persoalan aset di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka sampai saat ini belum juga tuntas. Ini disebabkan masih ada mantan pejabat yang enggan menyerahkan kendaraan yang mereka kuasai.

Akibat aset belum juga selesai, membuat Pemkab Kolaka belum bisa menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), apalagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hadir di Kolaka sejak awal April, sempat mempersoalkan puluhan aset yang umumnya baru sebatas dilaporkan, namun secara fisik tidak pernah diketahui keberadaannya, serta memberi batas waktu penyelesaian aset hingga Selasa, 3 Mei 2016 besok.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kolaka Muhammad Said Hafid, Jumat (29/4) mengungkapkan, pihak BPK memang masih menanyakan sejumlah aset yang digunakan SKPD. Aset yang masih bermasalah itu berupa kendaraan roda dua yang jumlahnya tinggal sedikit.

“Sisa beberapa saja, seperti motor. Itu pun rata-rata sudah tua. Sebagai pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, semua aset menjadi tanggung jawab SKPD,” ungkapnya.

Said menyayangkan tidak adanya itikad baik mantan pejabat, baik yang sudah pensiun maupun pindah tugas ke daerah lain untuk mengembalikan aset pemda yang mereka kuasai.

Said menegaskan, banyaknya temuan aset bermasalah tidak terlepas dari lemahnya pengawasan SKPD. Kalau seandainya kepala SKPD tegas dan tertib dalam mengawasi pelaporan aset yang mereka gunakan, pasti persoalan aset tidak akan berlarut-larut seperti ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum LSM Kolaka Herman Syahruddin menegaskan, sebagian besar pimpinan SKPD tidak menjadi teladan bagi bawahan mereka berkaitan aset milik Pemda. Ini dibuktikan dari pengamatannya selama ini semua aset yang masih baru langsung dikuasai oleh pimpinan.

“Kalau mau jujur, banyak aset yang dikuasai secara tidak sah oleh pejabat atau mantan pejabat, tapi tidak disentuh. Semua berlindung di balik alasan administrasi,” kata Herman, Minggu (1/5).

Dari pengamatan dan data yang dipegangnya, Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra ini menyaksikan kendaraan yang diperuntukkan untuk pejabat, justru digunakan anak, istri maupun kemenakan pejabat tersebut, bahkan tidak tanggung-tanggung semua kendaraan dinas diborong oleh kepala SKPD yang dimaksud.

“Sudah ambil mobil, masih ambil motor juga. Itu pun yang pakai bukan dia, tapi anaknya,” ungkap Herman.

Herman mengungkapkan, banyak motor dinas yang berkeliaran di Kolaka digunakan keluarga pejabat. Ada yang sengaja tidak dipasangi plat karena sejak keluar sudah diamankan di rumahnya dan digunakan anaknya yang masih sekolah, ada juga yang dibuatkan plat palsu.

“Banyak kita lihat keluarga pejabat dengan bangganya mengendarai kendaraan dinas. Saya rasa ini juga bagian dari memproklamirkan diri kalau dia itu anak pejabat,” tegas Herman Syahruddin. (cr3/c/jie)

To Top