IUP PT GMS Dipersoalkan – Berita Kota Kendari
Beranda

IUP PT GMS Dipersoalkan

H BahasmiKENDARI, BKK – Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dipersoalkan. Pasalnya, IUP yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Konawe Selatan (Konsel) Drs H Imran MSi nomor 1245 tahun 2011 tidak sesuai dengan prosedur.

PT GSM tidak pernah sosialisasi di masyarakat. Selain itu, tidak ada persetujuan dari pemilik lahan membawahi 123 orang berdasakan surat yang dikeluarkan bupati tahun 1996.
Masalah lain, dalam hal penerbitan IUP, bupati salah tempat yakni ditunjuk Desa Wiawia Kecamatan Laonti, sementara tidak ada Desa Wiawia di Kecamatan Laounti. Yang ada adalah Desa Sangisangi, Desa Ulusawa, dan Desa Tuetue.
Pemilik lahan sekaligus penggugat IUP PT GMS, H Bahasmi, mengatakan, dalam seminar Amdal, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi. Justru, pertemuan PNPM dijadikan ajang sosialisasi perusahaan.
“Setelah kami konfirmasi di lapangan, banyak orang ada namanya tetapi tidak tahu dimana pertemuan sosialisasi ini dilakukan. Atas dasar inilah kami gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ternyata, di PTUN didalam akhir keputusannya dilarikan ke sengketa lahan. Sehingga kami sebagai pemilik lahan tidak puas di dalam keputusan itu karena yang kita gugat adalah prosedur IUP yang melanggar Undang-undang (UU) Minerba no 4 tahun 2009,” ungkap H Bahasmi saat diwawancarai Sabtu (30/4).
Dikatakan, dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung (MA) yang dikeluarkan terakhir yang masih mengacu PTUN Kendari, sehingga sebagai pemilik lahan yang masih solid sebanyak 72 orang masih merasa keberatan. Karena sebenarnya awalnya yang diinginkan pemilik lahan terjalinnya kerja sama lewat pemerintah. Akan tetapi pihak perusahaan menolak. Sebab, pihak perusahaan inginkan membeli putus semua lahan itu. Inilah yang tidak disepakati oleh pemilik lahan.
“Yang paling fatal lagi dalam IUP 2.588 itu termasuk enam desa yang disertai dengan perkampungannya, padahal lokasi yang betul-betul yang potensi untuk ditambang itu hanya kurang lebih 1.200. Jadi 1.300 lebih itu adalah perkampungan. Jadi memang kita mewakili masyarakat dari awal kita menginginkan agar pemerintah bisa menfasilitasi kami. Akan tetapi sampai berakhirnya jabatan mantan Bupati Konsel Drs H Imran MSi tidak ada juga titik temunya. Sehingga itulah sampai sekarang masih upaya hukum,” paparnya.
Dimana, sambung dia, dalam upaya hukum ini betul di PTUN sampai ke MA masih tetap keputusannya dengan PTUN Kendari yakni tetap menolak gugatan kami, karena menurut mereka harus sesuai dengan prosedur. Tapi kalau pihaknya jelas tidak sebab sudah nyata-nyata melanggar.
“Kemudian kami mencoba dari 72 Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh perusahaan, pada saat itu kami juga sempat gugat di Kepolisian Daerah (Polda). Tapi pada saat itu terhenti dan kami tidak tahu padahal itu terjadi pemalsuan karena SKT itu dikeluarkan oleh pihak perusahaan bukan Kepala Desa (Kades). Nanti setelah masuk surat gugatan kami baru mereka singkronkan diambil surat dari Kades,” ujarnya.
Masi kata dia, setelah dikeluarkan surat dari Kades, ternyata berdasarkan wilayah batas desa antara desa sangi-sangi dan desa tue-tue, wilayah tue-tue SKT juga dikeluarkan masih desa sangi-sangi.
“Dari 72 SKT yang dikeluarkan dan sebagian SKT sekitar 60 lebih sudah diganti rugi kita coba gugat dua SKT dari yang menjual dengan yang keberatan punya lahan, kita sudah menangkan satu di pengadilan tinggi Kendari. Dan yang satunya sifatnya masih proses banding ke MA,” katanya.
Kata dia, total luas tanah yang digugat 905 hektar dari 123 orang pemilik lahan yang terdiri dari tiga desa. Kalau memang kebijakan bidang yang menangani itu tetap ingin ada IUP disana, keluarkan saja 905 hektar, lebihnya kurang lebih 1.600 hektar jadi miliknya. (m3/d/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top