Prona di Lasunapa Dikenakan Biaya – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Prona di Lasunapa Dikenakan Biaya

RAHA,BKK– Sebanyak 50 warga Desa Lasunapa menyampaikan protes terkait pungutan untuk pengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016. Para warga yang tanahnya masuk dalam daftar Prona ini mengaku dimintai uang sebesar Rp 362.000 oleh oknum aparat desanya.

Salah satunya, Rasidin (31) menjelaskan, Prona seharusnya gratis. “Yang kami tahu semua pengurusan digratiskan. Tapi saya dan teman-teman penerima Prona di Desa Lasunapa dimintai biaya administrasi sebesar Rp 362 ribu oleh Kades Lasunapa,” kata Rasidin kepada Berita Kota Kendari, Jumat (29/4).
Dia melanjutkan, kades menyatakan bahwa pungutan tersebut sudah menjadi kesepakatan. Namun Rasidin menolak membayar.
“Bagaimana dengan orang yang tidak mampu membayar, berarti tidak dapat Prona. Saya keberatan adanya pungutan itu hal ini harus diketahui oleh BPN Raha,” protesnya.
Plt Kepala BPN Raha, Gede mengakui bahwa di Desa Lasunapa memang ada 50 bidang tanah yang dimasukkan dalam Prona tahun anggaran 2016. Namun dia menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui Prona sama sekali tidak dipungut biaya.
“Mulai dari pengukuran, blanko, sampai penerbitan sertifikat dan diantar ke desa, gratis.  Semua biaya sudah ada dalam DIPA APBN Kantor Pertanahan Nasional Cabang Raha,” kata Gede.
Pihak BPN sendiri menarget Prona di Lasunapa sudah bisa pada Agustus mendatang. Kalaupun ada pungutan, Gede menduga itu untuk biaya SKT, materai, tanda batas (patok) yang diatur olah Kades setempat.
“Kalau masalah ada biaya seperti SKT, materai 3 lembar dan patok, itu di luar kewenangannya BPN. Itu diatur langsung oleh kades setempat. Biasanya langsung dipotong PBB oleh Kades,” tambahnya.
Untuk mendapatkan Prona, katanya, memang ada mekanismenya. Prona diberikan berdasarkan permohonan kepala desa setempat. Usulan itu masuk satu tahun sebelum Prona diberikan. Usulan dari kades akan dilanjutkan ke Kanwil BPN Provinsi Sultra.
Sekadar diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah difasilitasi membuat sertifikat tanah melalui program Prona. Biaya dalam pelaksanaan Prona ini ditanggung oleh APBN.
(cr1/b/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top