PPP Sultra Tetap Terpecah – Berita Kota Kendari
Headline

PPP Sultra Tetap Terpecah

KENDARI, BKK – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan

kepengurusan PPP yang melangsungkan Muktamar di Asrama Haji Pondok Indah, Jakarta beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut tak menyatukan PPP yang tetap terpecah antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuzy. Termasuk di PPP Sultra.
Sekretaris DPW PPP Sultra versi Djan Faridz, Dahris Al Jadawi     Dahris menyatakan PPP Sultra tetap berjalan seperti sebelum muktamar. Sebab menurutnya, secara hukum kubu Djan Faridz sah, baik dari putusan PTUN maupun MA. Dari tiga putusan MA, sebut dia, dua yang menguatkan kubu Djan Faridz.
Oleh Dahris, mukhtamar islah yang digelar kubu Romy belum lama ini tidak sah. Ia menganggap, mukhtamar yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede itu hanya sebatas pertemuan arisan.
“Sebab itu bertentangan dengan putusan MA. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang bisa membatalkan atau melawan putusan MA,” tegasnya, Jumat (29/4).
Dahris menekankan, jika kubu Romy jalan dengan SK KemenkumHAM, kubu Djan Faridz akan tetap jalan dengan hasil putusan MA. Hal itu untuk menunjukkan perlawanan terhadap penguasa yang dinilai seenaknya mengadu domba partai politik.
“Kita akan jalan juga dengan kondisi kami. Silakan jalan dengan aturan mereka. Kalau pemerintah terus begini, lebih baik negara ini kita kembalikan ke Zaman Orde Baru,” tuturnya.
PPP Sultra versi Djan Faridz juga memastikan diri untuk menggugat pemerintah atas serangkaian keputusannya. Seperti diketahui, PPP versi Djan Faridz mengagendakan tiga gugatan sekaligus atas pengesahan PPP versi Romahurmuzy. Dahris mengatakan, salah satu gugatan yang akan dilayangkan adalah menggugat Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1 triliun.
“Ini merupakan rencana dari kubu kami kemarin. Pemerintahan Jokowi dianggap telah menentang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membuat kisruh PPP terus terjadi,” terang Dahris Al Jadawi.
Selain menggugat Jokowi, kubu Djan akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan MenkumHAM Yasona Lauly yang melegalkan kubu Romy. Gugatan ketiga, akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penjelasan putusan inkra di MA.
“Kita sadar yang dihadapi adalah tembok. Tetapi tidak ada kata menyerah dalam mendapatkan keadilan,” tekannya.

Ketua DPW PPP Sultra versi Romy, Rasyid Syawal belum bersedia memberi penjelasan. Saat ini Rasyid masih menunaikan ibadah umrah di tanah suci. (pas/b/aha)

Click to comment
To Top