Jangan Pilih Calon yang Pernah Terlibat Korupsi – Berita Kota Kendari
Headline

Jangan Pilih Calon yang Pernah Terlibat Korupsi

KENDARI, BKK – Pusat Pemantauan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang pernah terlibat korupsi.

Kepala Divisi Sipil dan Politik, Puspaham Sultra, Ahmad Iskandar berpendapat, hak dipilih memang merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diganggu oleh siapapun dan bagaimanapun caranya.  Hanya saja, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pejabat eksekutif pemerintahan yang memiliki tanggungjawab sebagai mandataris rakyat.
“Kada (kepala daerah) dan wakada selaku representatif rakyat secara ideal haruslah bersih dari segala bentuk dan jenis rekam jejak yang buruk dan korup. Sebab bagaimana mungkin menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan apabila jelas dan terang telah mengingkari sikap jujur,” jelas Ahmad Iskandar kepada Berita Kota Kendari, Jumat (29/4).
Dia mengkhawatirkan pada Pilkada di Sultra, baik pada gelombang kedua 2017 maupun gelombang ketiga di 2018, akan diramaikan oleh calon yang pernah terseret kasus korupsi, baik yang pernah berstatus tersangka maupun terpidana.
Sekalipun dibolehkan oleh UU, namun masyarakat mesti memahami bahwa calon yang pernah terlibat kasus korupsi berpotensi untuk melakukan hal yang sama jika terpilih. Anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat akan dikelola untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dampaknya pun akan sangat buruk dan kembali masyarakat yang menjadi korban.
“Jadi sebaiknya teliti jika ada calon yang rekam jejaknya korup, baiknya dihindari. Kalau perlu jangan dipilih,” katanya.
Sebaliknya, masyarakat harus jeli memilih calon yang tidak punya rekam jejak korupsi. Dia yakin diantara para calon yang akan maju, masih ada calon yang bersih dari praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah mengakui bahwa calon yang pernah berstatus terpidana bisa maju dalam Pilkada. Kecuali jika revisi UU Pilkada nantinya menolaknya.
“Bila tuntutannya di atas lima tahun penjara dan yang bersangkutan sudah menjalaninya, bisa mendaftar,” ujarnya. (pas/b/aha)

To Top