Golkar Sultra Persilahkan Kader yang Dipecat Membela Diri – Berita Kota Kendari
Headline

Golkar Sultra Persilahkan Kader yang Dipecat Membela Diri

KENDARI, BKK – Dua kader Golkar yang dipecat, Tahir Kimi dan Rizal, akan menghadap ke DPP Golkar untuk meminta penjelasan sekaitan putusan pencopotan terhadap diri mereka. Termasuk mengklarifikasi tandatangan Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
Rencana dua kader itu pun ditanggapi santai DPD Partai Golkar Sultra. “Terserah mereka mengajukan pembelaan kemana,” terang Sekretaris DPD Partai Golkar Sultra, Muhammad Basri saat dikonfirmasi, Jumat (29/4).
Basri menjamin Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Tahir Kimi, Rizal maupun Mudin Musa itu asli. Prosesnya pun sudah sesuai dengan aturan partai.
“Kan yang keluarkan itu barang dari DPP langsung. Itu juga kita sudah ajukan lama, hanya baru ditandatangan sekarang,” paparnya.
Basri pun menyayangkan mengapa Tahir dan Rizal baru beraksi ketika SK pemecatannya sudah keluar. Padahal sebelumnya, pihak DPD Partai Golkar Sultra sudah berkali-kali meminta Tahir dan Rizal untuk memberikan klarifikasi.
Tahir dan Rizal sendiri berada di gerbong Agung Laksono, saat Golkar terpecah dua kubu. Ketidakhadiran keduanya dimungkinkan karena Tahir dan Rizal tidak menganggap yang memanggilnya adalah atasannya.
Seiring dengan perpecahan di tubuh Partai Golkar, DPD Golkar Sultra juga ada dua versi, yakni Ridwan Bae (Ketua Golkar Sultra versi Aburizal Bakrie) dan Oheo Sinapoy (Ketua Golkar Sultra versi Agung Laksono).
“Mereka tidak mau datang. Kita sudah berikan surat peringatan hingga tiga kali, tapi tidak datang juga. Sekarang, mereka berkilah mau lakukan pembelaan. Yah, kita persilakan saja,” ungkapnya.
Kalau pun jadi lakukan pembelaan diri, Basri pun menganggapnya sebagai hal yang aneh, mengingat keduanya berada di gerbong Agung Laksono. Sementara SK tersebut dikeluarkan oleh Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham.
Sebelumnya, Tahir dan Rizal menilai pemecatan tersebut lebih pada faktor politik, bukan karena kinerja. Selain itu, ada kejanggalan dalam SK tersebut karena dibuat saat menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Keduanya menilai tak mungkin para elit partai di pusat masih memikirkan pemecatan di saat ada agenda besar. (pas/b/aha)

To Top