Anggaran Pilkada Dipastikan Naik – Berita Kota Kendari
Suksesi

Anggaran Pilkada Dipastikan Naik

NASIR

Tujuh Kabupaten Belum Masukan NPHD

KENDARI, BKK – Pascakeluarnya surat keputusan (SK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang penambahan honor penyelenggara, anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan  ikut naik dari usulan sebelumnya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan, kenaikan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan linmas ikut berimbas pada kenaikan anggaran pilkada.

“Kita pastikan naik. Tapi, kisarannya kita belum tahu karena sampai hari ini belum ada laporan dari tujuh kabupaten atau kota yang menggelar pilkada,” terang pria yang akrab disapa Ojo ini kepada Berita Kota Kendari, Jumat (29/4).

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini melanjutkan, pihaknya telah meminta kepada KPU kabupaten yang menggelar pilkada untuk berkoordinasi kembali dengan pemerintah masing-masing untuk menyesuaikan tambahan anggaran itu.

“Sekarang, mereka sedang memprosesnya. Sudah melakukan komunikasi dengan pemerintahnya masing-masing,” paparnya.

Meski belum ditahu kisarannya, namun Ojo mengaku telah mendapatkan informasi dari KPU tujuh kabupaten, bahwa antara pemerintah dengan penyelenggara sudah ada kesepakatan anggaran.

“Misalnya, KPU Buton sudah tidak masalah lagi. Semua daerah anggaran kita sudah aman,” tandasnya.

Khusus Muna Barat (Mubar), kata dia, KPU setempat sudah berkoordinasi dengan pemerintahnya. Hanya saja, hingga kini Mubar belum ada penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Tapi, anggaran sudah disiapkan dalam APBD. Tinggal menunggu ditetapkan saja,” tutur Ojo.

Ditambahkan, bila sudah terjadi kesepakatan, seluruh KPU diminta untuk segera melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pemerintah masing-masing sebelum 22 Mei 2016. Sebab, ini merupakan batas waktu yang telah ditetapkan KPU RI.

“Selama jadwal tidak diundur maka batas penetapan NPHD sampai 22 Mei 2016,” ujarnya.

Hingga saat ini, tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2017 belum ada yang menandatangani NPHD anggaran pilkada. Sehingga, Ojo berharap, pemerintah tujuh daerah itu memiliki semangat yang sama dengan KPU dalam menyukseskan agenda nasional ini.

“Belum ada yang tanda tangan sampai sekarang. Kita harap secepatnya sudah ada NPHD, karena waktu terus berjalan,” harapnya.

Dari kebijakkan Kemenkeu, rinci Ojo, ketua PPK memperoleh honor Rp 1.850.000 atau Rp 1,8 juta perbulan dan anggota mendapat Rp 1,6 juta.

Sementara, ketua PPS, honornya sebanyak Rp 900 ribu, anggotanya sekitar Rp 750 ribu. Dan, itu belum termasuk tambah honor KPPS, linmas dan kelompok kerja (pokja) (pas/kas)

Click to comment
To Top