Kasuistika

Kejati Periksa Bendahara Penerimaan Dishub Sultra

#Dugaan Korupsi UPTD Bandara HO 2013
KENDARI, BKK – Jaksa memeriksa bendahara penerimaan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial HR, sebagai saksi kasus dugaan korupsi retribusi jasa parkir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bandara Halu Oleo (HO) Kendari, Selasa (26/4).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sugeng Djoko Susilo, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Janes Mamangkey SH mengatakan, HR diperiksa sebagai saksi atas tersangka Salama Wasika, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Operasional Bandara HO.
“Iya, kami periksa HR sebagai saksi tersangka Salama Wasika,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Janes mengungkapkan, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka, tergantung dari hasil pengembangan penyidikan. Sehingga, dalam waktu dekat ini pihaknya, merencanakan akan kembali memanggil satu orang saksi.
Sayang, identitas dari saksi tersebut masih dirahasiakan oleh penyidik kejaksaan.
“Untuk sementara HR dulu yang kami periksa. Kalau masih ada kekurangan kelengkapan berkas, kami akan kembali melakukan pemeriksaan saksi lain, ” tandas Janes.
Dibeberkan, kini pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut, yakni Kepala UPTD Bandara HO Samsir Sirali, kasi operasional Ibrahim dan mantan kasi  operasional Salama Wasika.
“Kami sudah tetapkan tiga orang tersangka yang ikut terlibat dalam perkara ini,” ungkap Janes.
Hanya saja, baru Samsir dan Ibrahim yang ditahan. Sementara, Salama Wasika masih berkeliaran bebas dan masih menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pegawau negeri sipil (PNS0 di Dishub Sultra.
Alasan tidak ditahannya, Salama itu, jelas Janes, karena dianggap tidak melirikan diri, tidak merusak barang bukti, dan selalu kooperatif saat pemeriksaan.
“Salama Wasika masih bersikap kooperatif kok,” katanya.
Diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra, dalam kasus ini ditemukan kerugian negara Rp 900 juta.
Itu bermula dari pungutan jasa retribusi penumpang sejak Januari hingga Desember 2013. Dimana, setiap penumpang membayar Rp 24 ribu.
Modusnya itu, terkuat setelah tidak berimbangnya antara jumlah manifes penumpang dengan jumlah pembayaran retribusi Bandara HO Kendari, sehingga berimbas pada penghasilan asli daerah (PAD). Karena, tersangka menyetor pendapatan tidak sesuai dengan manifes penumpang.
Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana lima tahun penjara. (p5/c/kas)

To Top