DPRD Tidak Wajib Laporkan Harta Kekayaan – Berita Kota Kendari
Beranda

DPRD Tidak Wajib Laporkan Harta Kekayaan

KENDARI, BKK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menganggap laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu. Pasalnya, pelaporan kekayaan tersebut hanya ditujukan pada pejabat negara bukan pejabat pemerintah kabupaten.
“Aturannya memang seperti ini. Jadi, kita tidak wajib. Walaupun memang formulirnya pernah diberikan ke kami,” ujar wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar, ditemui di ruangannya, Selasa (26/4).
Ia melanjutkan, jika pelaporan harta kekayaan menjadi wajib sebab pejabat pemerintah kabupaten dianggap pejabat negara, maka sepatutnya tiap anggota DPRD juga wajib mendapatkan fasilitas seperti mobil dinas per anggota. Selain itu, kalau memang ini menjadi wajib, maka untuk apa laporan tersebut.
“Kita tidak mendapatkan fasilitas lebih yang didanai APBN, melainkan menggunakan APBD, jadi tidak ada alasan kita perlu laporkan hal ini,” terangnya.
Hal senada juga disampikan Samsudin Rahim. Ia mengatakan, memang berdasarkan aturannya yang wajib melaporkan harta kekayaan hanya pejabat negara, tetapi bukan berarti permintaan tersebut diabaikan, karena tidak ada pengaruhnya jika dilaksanakan.
“Saya sudah isi formulirnya, dan sudah saya setor ke Sekwan untuk diteruskan ke KPU sejak dilantik, karena itu permintaan mereka,” jelasnya.
Meski hal ini menjadi perdebatan dan berdasarakan undang-undang hanya diwajibkan untuk pejabat negara, tetapi tidak semua anggota DPRD Kota Kendari berpendapat sama, terbukti dengan adanya beberapa anggota yang telah melaporkan kekayaannya ketika dilantik menjadi perwakilan rakyat September 2014 lalu.
Salah satu politikus asal Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) La Tifu yang ditemui terpisah menuturkan, konteks pelaporan kekayaan tidak boleh dilihat dari sudut pandang pejabat negara atau pejabat pemerintah kabupaten, sebab hal tersebut akan tetap menjadi wajib jika sudut pandang sebagai pejabat publik.
“Kita ini pejabat publik, dan sebagai pejabat publik menjadi wajar untuk diketahui kekayaannya, karena yang awasi kerja kita banyak, salah satunya masyarakat,” pungkasnya. (m2/c/jie)

Click to comment
To Top