Nasional

Anggota Dewan Tak Perlu Mundur

DPR Usulkan Syarat Dukungan Parpol Diturunkan Jadi 15 Persen

JAKARTA, BKK – Perdebatan panjang antara pemerintah dan DPR mengenai apakah anggota DPR/DPRD/DPD harus mundur jika mau maju di Pilkada, akhirnya menemui titik terang.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) terus dikebut penyelesaiannya. Memang, salah satu usulan yang mencuat dalam proses pembahasan adalah usul agar anggota DPR, DPRD atau pun DPD tidak perlu mengundurkan diri saat menjadi kontestan pilkada.
Pemerintah pun bisa memahama usul itu. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono mengatakan, usul itu perlu dipahami sebagai cara bagi partai politik memberi kesempatan kepada kader-kader terbaiknya untuk tetap berkiprah.
“Bahasanya, kami bisa memahami sikap DPR. Ini berdasarkan konsep kader,” ujar Sumarsono, Selasa (26/4).
Menurut Sumarsono, asumsi selama ini menempatkan anggota partai yang bisa duduk di legislatif merupakan kader-kader terbaik. Artinya, ketika aturan harus mundur diberlakukan, maka dikhawatirkan banyak anggota DPR, DPD dan DPRD tak bersedia maju sebagai pasangan calon kepala daerah.
Di sisi lain, katanya, pegawai negeri sipil (PNS) juga enggan maju di Pilkada karena karena harus mundur dari statusnya sebagai abdi negara. Ketika PNS dan anggota legislatif enggan maju di pilkada karena syarat mengundurkan diri, maka yang rugi justru masyarakat pemilih.
“Yang tersisa (yang maju,red) mereka yang tidak punya pengalaman. Akhirnya kekurangan dan sepi pas Pilkada, yang dirugikan rakyat,” ujar Sumarsono.
Apakah dengan demikian pemerintah bakal menyetujui usulan DPR? Sumarsono hanya mengatakan, RUU Pilkada masih dalam proses pembahasan dan selalu ada dinamika politik yang mengiringinya.
Pemerintah menghargai hal tersebut sebagai usulan DPR sebagai wakil rakyat. Dalam tingkat lobi, ada kompromi beberapa hal dan saling memahami agar ada titik temu,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sementara ditunda karena ada yang harus dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo.
Dua hal yang masih dinegosiasikan adalah terkait syarat persentase dukungan calon perseorangan/independen dan aturan bagi PNS dan TNI/Polri, apakah mundur atau cukup mengajukan cuti.
“Memang yang paling menarik di dalam revisi ini adalah syarat persentase calon independen,” kata Lukman di gedung DPR Jakarta, Selasa (26/4).
Terkait calon independen, lanjut politikus PKS itu, sebenarnya pemerintah dan komisi II sudah mencapai kemungkinan kesepakatan, tapi pemerintah tidak mau persentase calon independen dinaikkan dari angka 6,5-10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Karena pemerintah tidak ingin syarat independen ini diutak-atik, maka sejumlah fraksi di komisi II mengusulkan syarat dukungan parpol atau gabungan parpol-lah yang turun. Angka paling adil untuk parpol turun menjadi 15 persen.
“Independen tetap sama 6,5-10, tapi calon dari parpol diturunkan menjadi 15 persen,” jelas politikus yang akrab disapa LE.
Terkait aturan bagi PNS, TNI/Polri apakah mundur atau cukup mengajukan cuti, DPR menawarkan norma baru bahwa setiap warga negara punya hak sama dalam hal mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Ini sesuai terjemahan Pasal 28 ayat 3 UUD 1945.
Namun, masih ada tiga UU yang melarang pejabatnya ikut berpolitik, yakni UU TNI, UU Polri, dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Sempat ada wacana mencabut pasal larangan seperti pada UU ASN, tapi Mendagri tak setuju. Sehingga masalah ini juga perlu dikonsultasikan mendagri dengan presiden.
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada ditargetkan selesai dibahas dan disetujui menjadi UU sebelum masuk masa reses 29 April mendatang. Jika tidak capai kesepakatan, kemungkinan pembahasan akan diperpanjang hingga Mei. (jpnn/aha)

To Top