Tiga Kali Alpa Sidang, Anggota DPRD Butur Bakal Dipecat – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Tiga Kali Alpa Sidang, Anggota DPRD Butur Bakal Dipecat

 

Wakil Ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia bersama Ketua BK Muliadin Salenda saat pimpin rapat kode etik dan draf tata beracara dewan, Rabu (20/4), di aula DPRD Butur. (FOTO: DARSO/BKK)

Wakil Ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia bersama Ketua BK Muliadin Salenda saat pimpin rapat kode etik dan draf tata beracara dewan, Rabu (20/4), di aula DPRD Butur. (FOTO: DARSO/BKK)

BURANGA, BKK – Kode etik dan tata beracara menyangkut mekanisme dan ketentuan tentang hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan pada anggota dewan di DPRD Buton Utara (Butur) akhirnya mulai dibahas secara kelembagaan oleh DPRD Buton Utara (Butur).

Rapat pembahasan terkait kode etik dan tata beracara dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia bersama Ketua Badan Kehormatan Dewan, Muliadin Salenda, bertempat di Aula rapat gedung sekretariat DPRD Butur pada Rabu (20/4).

Wakil Ketua DPRD Butur Abdul Salam Sahadia mengatakan, meski sedikit terlambat pembahasannya, namun untuk kode etik dan tata beracara tersebut dalam waktu dekat ini hampir dipastikan sudah akan ditetapkan.

“Selama ini kan dasar dan rujukan kita terkait kode etik dan tata beracara belum ditentukan karena belum dibahas secara kelembagaan. Makanya sekarang kita mulai bahas. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa untuk ditetapkan sehingga apa saja yang boleh dan tidak boleh, harus dan tidak harus dilakukan anggota dewan sudah bisa diketahui,” katanya.

Pada rapat kali ini berjalan alot, apalagi saat poin yang mengatur tentang kehadiran para wakil rakyat itu. Sebabnya, sejumlah anggota dewan memprotes isi kode etik yang menyatakan tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam sidang yang sama tanpa alasan jelas, maka akan dikenakan sanksi pemecatan.

Sebagian legislator yang hadir dalam sidang tersebut meminta agar butir tersebut diralat menjadi empat kali. Bahkan, ada pula yang meminta sampai enam kali, baru dikenakan sanksi pemecatan.

Meski dihujani protes, pimpinan rapat tetap menetapkan tiga kali sesuai draf yang disusun BK. “Tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam sidang paripurna tanpa alasan yang jelas, maka dilakukan usul pemberhentian. Nanti yang eksekusi BK,” tegas Salam.

Bukan hanya itu, tambah dia, dalam waktu tiga bulan berturut-turut tidak hadir di kantor tanpa alasan jelas, maka akan diusulkan pemberhentian. “Kode etik ini melekat dan mengikat bagi seluruh anggota DPRD Butur,” pungkas Salam yang juga ketua DPC Demokrat Butur ini.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Butur, Muliadin Salenda mengungkapkan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan draf tata beracara ini sudah setengah perjalanan.

Selanjutnya tinggal dievaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Sultra dan ditetapkan oleh dewan melalui sidang paripurna. “Kita tinggal konsultasi di provinsi. Kemudian juga dalam draf kode etik ini mengatur  juga soal pakaian yang digunakan dalam ruang rapat, serta larangan merokok bagi anggota DPRD saat sidang berlangsung,” ungkapnya. (k5/c/jie)

To Top