Jika Anggaran Belum Ada hingga 22 Mei, Pilkada Ditunda – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Jika Anggaran Belum Ada hingga 22 Mei, Pilkada Ditunda

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) tujuh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 untuk segera menyiapkan anggarannya.

Anggota KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan, tertundanya Pilkada akibat tidak tersedianya anggaran. Bila Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak dilaksanakan hingga 22 Mei 2016, maka Pilkada terancam ditunda.

“Pilkada bisa dilaksanakan kalau sudah ada kepastian anggaran. Makanya, sebelum pembentukan badan add hock, anggaran kita harap sudah ada,” terang La Ode Abdul Natsir Moethalib, Rabu (20/4).

Pria yang akrab disapa Ojo ini melanjutkan, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pilkada 2017 telah keluar. Untuk itu, batas NPHD yang sebelumnya sampai 31 April 2016 diperpanjang menjadi 22 Maret 2016.

“Tapi, kita tidak harapkan itu (pilkada ditunda). Saya lihat, semua pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada ini kooperatif menyiapkan anggarannya. Makanya, sebelum pembentukan PPK dan PPS, anggaran sudah disiapkan,” jelasnya.

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini mengaku, sejauh ini KPU tujuh kabupaten yang menggelar pilkada sedang melakukan finalisasi penganggaran bersama pemerintah masing-masing. Mereka (KPU, red) sudah mengajukan anggaran dan telah ditampung dalam APBD.

“Namun, ada beberapa yang harus disesuaikan dalam penganggaran ini. Antara lain, honorarium badan add hock. Berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan, dulu honor ketua PPK hanya Rp 1,2 juta. Sekarang, Rp 1,8 juta. Tentu, ini berlaku bagi seluruh kecamatan dan honor penyelenggara di bawah lainnya ikut naik,” bebernya.

Selain aspek honorarium, pihaknya ikut mendorong KPU kabupaten dan pemda mempertimbangkan laju inflasi yang terjadi hingga 10 persen. Menurut dia, inflasi ini turut berpengaruh terhadap harga satuan surat suara yang akan dicetak.

“Dulu kita masih dapat satu surat suara seribu perak. Sekarang, sudah pasti naik karena inflasi 10 persen. Pasar harus pikirkan sehingga anggaran harus disesuaikan sedekat mungkin dengan harga sesungguhnya,” urainya.

Akibat pertimbangan inflasi dan kenaikan honor ini, lanjut Ojo, sudah pasti anggaran membengkak. Namun, saran dia, diskusinya tidak dalam persoalan besar kecilnya anggaran pilkada. Tetapi, berpikir dalam kesuksesan pilkada.

“Boleh hemat, tapi kalau menghilangkan subtansi tahapan pilkada, apa mau pemilu kita berulang-ulang? Hanya kita hemat, tapi demokrasi tidak terjaga,” tuturnya. (pas/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top