Gubernur Soroti Pemkab dan DPRD Mubar – Berita Kota Kendari
Headline

Gubernur Soroti Pemkab dan DPRD Mubar

KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menganggap bermasalahnya Rancangan APBD 2016 Muna Barat akibat egosentris Pemkab maupun DPRD setempat. Patut disayangkan karena akibat ego masing-masing lembaga, masyarakatlah yang menjadi korbannya.
Padahal, Pemprov Sultra telah berupaya merekonsiliasi hubungan  Pemkab dan DPRD Mubar, agar kisruh pembahasan RAPBD itu tidak berlarut-larut dan mendapatkan titik temu. Tetapi upaya tersebut sia-sia. Kedua lembaga tersebut sama sekali tidak menjalin komunikasi.

“Kita fasilitas beberapa kali. Sudah berkali-kali. Pas ketemu, bubar lagi. Saya ingin masalah ini mencair. Saya juga imbau eksekutif (Pemkab Mubar) intens melakukan komunikasi, tapi tidak terjadi juga,” kata Nur Alam usai rapat paripurna tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 2016, di DPRD Sultra, Rabu (20/4).

Nur Alam lebih menyoroti DPRD Mubar yang kesannya berdiri sendiri. Ada indikasi kuat bahwa DPRD Mubar sengaja mempersulit pembahasan program-program yang telah diusulkan pihak eksekutif.

“Kalau saling menjegal program, yang rugi rakyat dan daerah,” pungkasnya.    Seharusnya, DPRD dan Pemkab sama-sama mitra yang bersinergi untuk melayani masyarakat. Bukan malah saling memandang berbeda dan terus mempertahankan perbedaan tersebut.

“Bukan bagian lembaga negara secara triaspolitica terpisah dengan eksekutif,” katanya.

Gubernur sendiri menyatakan sebentar lagi akan menurunkan persetujuannya untuk melaksanakan Peraturan Bupati. Itu agar Muna Barat tetap punya APBD di 2016 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), APBD normalnya dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Bila terjadi kebuntuan komunikasi dewan dan pemerintah, maka harus dilahirkan Perbup untuk menyelamatkan APBD
Meski begitu, lanjut Nur Alam, Pemkab Mubar harus lebih dulu berkonsultasi dengan Pemprov Sultra. Saat ini, Perbub sementara disusun dan akan diusulkan oleh Pemkab Mubar ke Gubernur untuk disetujui.

“Setelah usulan selesai semua, langsung diturunkan,” tambahnya.

Namun dampaknya, dari sisi pendapatan dipastikan akan turun drastis. Bisa sampai ratusan miliar rupiah.

Meski demikian, Nur Alam memastikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Muna Barat 2017 tidak akan terganggu.

“Memang akan berdampak pada pelaksanaan program (banyak yang dikurangi anggarannya). Kalau anggaran Pilkada pasti tetap ada. Cuma bedanya tidak ditetapkan lagi dewan, melainkan Perbup,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menjelaskan anggaran Pilkada Mubar merupakan domain pemerintah. KPU, kata dia, hanya mengajukan rincian anggaran.

“Soal konflik DPRD dengan pemda yang berakibat pada mulurnya anggaran Pilkada, itu domain mereka. Kita tidak mau masuk wilayah itu. Namun, kita berharap pemda dan DPRD duduk bersama agar anggaran pilkada tidak terganggu,” katanya.

Meski terjadi konflik antara DPRD dan Pemkab Mubar, Natsir mendapatkan informasi dari KPU Mubar bahwa hingga saat ini belum ada kendala anggaran yang berpotensi menunda Pilkada Mubar.

“Kami optimis anggaran ada. NPHD (nota perjanjian hibah daerah) tahapannya sudah siap,” tuturnya. (pas/b/aha)

To Top