Beranda

Banyak Pejabat di Sultra Belum Laporkan Harta Kekayaan

hasidin samada1KENDARI, BKK – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengimbau kepada pejabat publik atau penyelenggara negara di daerah ini untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imbauan ini dikeluarkan menyusul masih banyaknya penyelenggaran negara di Sultra yang belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal, instrumen hukumnya lengkap dan sifatnya wajib.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Hasidin Samada, menjelaskan, kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Saya kira KPK telah menyiapkan instrumen atau laman khusus terkait sistem pelaporan LHKPN penyelenggara negara. Hanya memang penyelenggara negara kita tidak memiliki kesadaran, dan bisa saja mereka takut kekayaannya diketahui KPK, apalagi sumber kekayaan tersebut diperoleh melalui jalur haram,” kata Hasidin, Rabu (20/04).

Selain instrumen hukum tadi, lanjut Hasidin, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2005 yang mewajibkan setiap penyelenggara negara di seluruh Indonesia untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Seperti dikutip dalam laman Komisi Pemberantasan Korupsi, adapun penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi, direksi; komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pemimpin dan bendaharawa proyek.

Selain itu, dalam lama KPK tersebut juga menyatakan, dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga mewajibkan beberapa jabatan menyampaikan LHKPN, yaitu; pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; pemeriksa Bea dan Cukai; pemeriksa pajak; auditor; pejabat yang mengeluarkan perijinan; pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat; dan pejabat pembuat regulasi.

Berangkat dari aturan tersebut, Hasidin menyatakan, masih banyak penyelenggara negara di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tenggara belum melaporkan harta kekayaannya. Hasidin tidak menyebut nama pejabat publik tersebut.

“Saya kira ini soal good will saja. Ada postulat setiap kekuasaan berpotensi korup. Publik juga harus kritis terhadap pejabat publik yang tiba-tiba kaya,” kata Hasidin.

Terkait harta kekayaannya, lanjut dia, penyelenggara wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun serta mengumumkan harta kekayaannya.

“Coba dicek apakah sudah ada pejabat publik di Sultra yang mengumumkan harta kekayaannya secara terbuka melalui media massa. Ada tapi hanya calon kepala daerah itupun KPU yang umumkan. Padahal kita tahu ada ratusan penyelenggara negara di Sultra yang memenuhi kualifikasi wajib melaporkan hartanya melalui sistem LHKPN KPK. Insya Allah, kita akan kros cek ke KPK, siapa-siapa saja pejabat di Sultra yang belum melakukan LHKPN. Nanti kita akan umumkan secara terbuka,” terangnya.

Upaya memberantas korupsi, masih Hasidin, harus dimulai dengan mengecek kekayaan penyelenggara negara. “Kami mengamati banyak penyelenggara negara di Sultra memiliki kekayaan tidak wajar.”

“Tiba-tiba menduduki posisi tertentu, kekayaannya melonjak tajam. Pertanyaannya dari mana asal-usul kekayaannya. Kita semua tahu tidak ada pejabat publik di Sultra yang berlatar belakang murni sebagai pengusaha sebelum menduduki jabatan publik. Kalaupun mengaku pengusaha pasti kontraktor APBN/D,” papar Hasidin.

Di Sultra, kata mantan aktivis Unhalu ini, terjadi kesenjangan atau jurang yang begitu lebar antara kehidupan pejabat publik dengan rakyat kebanyakan. Pejabatnya makin kaya, rakyat makin miskin.

“Dapat kita pastikan pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar, kuat diduga memperoleh hartanya dengan cara-cara korup. Memperdagangkan jabatan dan kuasa yang ada padanya. Dan hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Saya berharap mereka secepatnya sadar melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebelum ditangkap dan dikenakan TPPU oleh penegak hukum,” tambahannya. (jie)

To Top