38 PNS Bombana Jalani Sidang Kode Etik – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

38 PNS Bombana Jalani Sidang Kode Etik

Empat Terlibat Kasus Selingkuh, 34 Lainnya Malas Berkantor

RUMBIA, BKK – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya terus berjalan.

Pada Selasa (19/04) lalu, Badan Majelis Sidang Kode Etik kepegawaian setempat menggelar sidang kode etik bagi puluhan PNS yang diketahui bermasalah.

Data yang dihimpun koran ini, Rabu (20/4), terdapat 38 oknum PNS yang diundang untuk mengikuti sidang tersebut. Empat diantaranya terlibat kasus perselingkuhan, 34 lainnya diproses karena diketahui malas berkantor. Namun, lantaran banyak yang mangkir, hanya 10 oknum PNS yang menjalani sidang hari itu. Sisanya akan disidang Jumat (22/04) besok.

Sayangnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana Rusman SPd MSi masih belum menyebut identitas puluhan PNS yang terancam dikenakan sanksi tersebut terutama mereka yang terlibat kasus perselingkuhan.

Salah satu diantaranya pejabat eselon II diketahui menjabat sebagai staf ahli bupati yakni Drs Abu Kahar yang masuk dalam kelompok 34.

Selain itu, satu nama yang cukup dikenal masyarakat Bombana terutama mereka yang berprofesi sebagai kontraktor yakni mantan ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bombana, Hamran Halifi AMk juga turut diundang untuk mengikuti sidang ini.

Informasi yang dihimpun, pria yang kini menjadi staf pada Kantor Kelurahan Kasipute kecamatan Rumbia ini dikabarkan sedang tidak berada di wilayah ibukota.

“Kita sudah gelar sidang kode etik ini kemarin (Selasa, red), hanya saja masih ada sejumlah PNS bermasalah yang belum menghadiri panggilan, sementara kami sudah surati mereka secara resmi,” ungkap, Rusman yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Akibat ketidakhadiran sejumlah peserta sidang tersebut, tim dari Badan Majelis Sidang Kode Etik akhirnya menunda pelaksanaan sidang .

Rencananya, pada Jum’at (22/4) besok, mereka akan kembali menggelar sidang ini di salahsatu ruang rapat yang ada di kantor bupati setempat.

“Kita berharap, pada sidang besok mereka yang tidak hadir dalam sidang pertama kemarin sudah bisa hadir,” ujar mantan asisten administrasi dan pemerintahan Setkab Bombana ini.

Dikonfirmasi terpisah, seorang PNS di Kelurahan Kasipute, namun meminta agar tidak dicatut namanya membenarkan jika, Hamran Halifi selaku staf di instansi tersebut memang mendapat undangan untuk mengikuti sidang kode etik ini.

“Ada memang surat panggilannya pak Hamran dan sudah antarkan di rumahnya, hanya beliau sedang keluar,” ujarnya saat dikonfirmasi di Rumbia, Selasa malam (19/4).

Dia mengaku, sejak beberapa bulan terakhir dirinya tidak pernah melihat orang yang disebut dekat dengan H Tafdil (bupati Bombana) tersebut di kantor kelurahan Kasipute.

“Saya tidak tau persis juga kalau pak Hamran itu sering masuk kantor, tapi pantauan saya, belum pernah saya lihat dia berkantor di kelurahan Kasipute ini,” tukasnya. (cr2/b/jie)

Click to comment
To Top