Polda Bidik Anak Pejabat Konut dalam Kasus Fiktif Bibit – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Polda Bidik Anak Pejabat Konut dalam Kasus Fiktif Bibit

KENDARI, BKK – Penyidik Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut, kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif bibit Jati, eboni, dan bayam di Dinas Kehutanan (Dishut) Konaew Utara (Konut) 2015.
Tersangka baru yang tengah dalam bidikan itu adalah anak dari pejabat Konut yang sedang berkuasa saat ini. Sayang, penyidik belum mau membeberkan inisial dari orang tersebut.
“Kemungkinan akan ada tersangka baru masih ada, tapi indentitasnya masih dirahasiakan,” ujar Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (17/4).
Saat ditanya apakah yang dibidik penyidik itu adalah anak pejabat, perwira polisi dengan satu melati di pundak ini menegaskan, siapapun yang ditemukan ada bukti keterlibatannya adalam kasus itu pasti akan diproses secara hukum.
“Mau itu anak pejabat atau bukan, kalau ada bukti keterlibatannya pasti akan ditersangkakan,” tegas Dolfi.
Diketahui, dalam kasus ini penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khsus (Ditreskrimsus) Polda Sultra telah menetapkan dua tersangka , yakni Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Konut Amiruddin Supu dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial Mu.
Kasus dugaan pengadaan fiktif bibit jati, eboni, dan bayam pada 2015, dengan total anggaran lebih dari Rp 1,1 miliar. Dan, meski belum secara resmi dilakukan audit, namun dari hasil ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 700 juta.
Khusus pengadaan bibit dan penanaman jati, terjadi perbedaan besaran anggaran dalam kontrak dan daftar pagu anggaran (DPA). Dimana, dalam kontrak tertera anggaran sebesar Rp 879 juta, sementara dalam DPA berjumlah Rp 1,176 miliar.
Berarti sisa dari itu selisi anggaran dalam kontrak dan DPA diselewengkan. Lalu ada ketidak jelasan mekanisme pencairan dana. Dimana, dananya telah telah dicairkan 100 persen tetapi pengadaannya fiktif.
Khsusu untuk pengadaan Eboni dan Bayam jelas sudah diduga kuat fiktif. Pasalnya, harusnya yang diadakan Eboni dan Bayam masing-masing sebanyak 2.750 bibit. Namun, kenyataannya hanya diadakan bibit Eboni sebanyak 2.750. Bibit Bayam tidak lagi diadakan, sehingga sebanyak 2.750 bibit Eboni dianggap fiktif.
Sementara bibit jati yang seharusnya diserahkan dan dinikmati masyarakat, malah ditanan pada tiga lahan milik pejabat Konut. (kas)

Click to comment
To Top