Headline

Perusahaan Sawit Gusur Permukiman Warga Transmigran

#Warga Sandera Tiga Alat Berat

KENDARI, BKK – Aksi penggusuran terhadap areal transmigrasi di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Konawe Selatan (Konsel) oleh sebuah perusahaan sawit berinisial PT MJI, memicu kemarahan warga transmigran. Aksi tersebut mendapat perlawanan warga dengan menyandera tiga alat berat yang digunakan untuk penggusuran.
Koordinator warga transmigrasi Desa Laikandonga, Ujang Uskadyana (60) menuding perusahaan tersebut telah menggusur seluas 15 hektare sehingga menyebabkan perkebunan warga transmigran rusak. Aksi penggusuran itu terjadi pada 14 April lalu.
“Kita sudah dua kali mengalami peristiwa penggusuran. Pertama pada 2015 dan kedua kemarin,” terang Ujang saat ditemui di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (17/4).
Ujang mengaku, di daerah transmigrasi itu terdapat 110 kepala keluarga. Mereka merasa diintimidasi oleh perusahaan sawit agar keluar dari tempatnya. Sebab, perusahaan tersebut ikut mengklaim bahwa lahan yang mereka huni milik perusahaan.
“Mereka mengaku bahwa itu lahannya. Makanya, kita digusur. Semua tanaman yang kita miliki habis dirusak. Sudah 20 kapling mereka gusur,” terangnya.
Pihak perusahaan, lanjut dia, bahkan mengerahkan preman dan alat berat untuk memasuki perkampungan transmigran. Namun warga melakukan perlawanan dengan memblokade jalan masuk.
Akibatnya, sebanyak lima alat berat terpaksa disandera oleh warga. Belakangan dua alat berat dilepas karena ternyata milik perusahaan lain yang dipinjam oleh PT MJI.
“Sekarang, tinggal tiga yang kita tahan. Tidak boleh keluar ini akan menjadi barang bukti nanti. Mereka telah menghancurkan seluruh sumber kehidupan kami. Mereka tidak manusiawi,” protesnya.
Ujang mengaku memiliki dasar menempati lahan tersebut. Dasarnya adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pemkab Konsel dan Pemkab Sleman mengenai lokasi trans. Dinas Transmigrasi Konsel kemudian menempatkan mereka di Desa Laikandonga Blok I.
Sayangnya, kata dia, belakangan PT MJI datang menyerobot lahan mereka dengan alasan berhak memiliki tanah tersebut. Menurut Ujang, klaim dari perusahaan sawit ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkab Konsel yang tidak jelas.
“Kalau memang mereka (perusahaan sawit, red) duluan yang berhak mendapatkan lahan ini, kenapa kita ditempatkan di sini. Kalau kami duluan, kenapa perusahaan itu datang mengklaim. Sekarang, kita tetap bertahan dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Kita tidak ingin hak kami dirampas,” ujarnya.
Aksi penggusuran tersebut sudah pernah dilaporkan warga Polres Kendari. Hanya saja, kata dia, Polres enggan memprosesnya karena warga tidak memiliki data lengkap berupa sertifikat kepemilikan tanah.
“Kita mau punya sertifikat bagaimana sudah empat tahun ditahan oleh Kepala Bidang Penempatan Transmigrasi Kabupaten Konsel Halik Udin. Kita minta, agar sertifikat itu diberikan ke kami,” tuturnya.
Senada dengan Ujang, Sitti Rohmah yang juga menjadi korban penggusuran mengaku, sudah pernah mempertanyakan masalah ini ke Pemkab Konsel. Hanya saja, kata dia, tidak ada kejelasan baik pemerintah maupun DPRD setempat.
“Kami sudah mengadu hingga ke Pemprov Sultra. Tapi, mereka mengarahkan kami ke Dinas Transmigrasi Konsel. Kita bingung seperti dipimpong. Kita tidak tahu nasib kita saat ini,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, lanjut Rohma, pernah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian pengoperasian perusahaan sawit itu. Namun kenyataannya, perusahaan tersebut tetap beroperasi dan malah menggusur lahan warga transmigran.
“Kita tidak mau pindah. Karena, ini adalah program pemerintah pusat. Kalau kita pindah, kita mau ke mana. Kita sudah tidak punya rumah di Jawa,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Sultra Kisran Makati menegaskan akan mengawal masalah ini. Pemkab Konsel harus bertanggung jawab.
“Pemkab Konsel terkesan melakukan pembiaran terhadap penggusuran perumahan warga,” katanya.
Untuk itu, tutur dia, pihaknya berencana akan melaporkan perusahaan tersebut ke Polda Sultra. Sebab, perusahaan ini sudah terkesan kebal hukum dan tidak bisa diproses. Pihaknya juga akan melaporkan pemerintah yang terkesan membuat keputusan yang ambigu.
“Kenapa di lahan itu dikeluarkan dua izin. Kami menduga, ada permainan di sini. Pemkab Konsel harus bertanggung jawab,” tekannya.
Kalau pun kasus ini tidak direspon di Polda Sultra, Walhi akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, proyek transmigrasi ini telah ditanggung oleh lima sumber anggaran. Yakni, dari APBD Pemkab Sleman, APBD Pemkab Konsel, APBD Pemprov Yogyakarta, APBD Pemprov Sultra dan APBN.
“Kita ingin meminta Pemkab Konsel menghentikan pengoperasian perusahaan ini karena telah merusak lingkungan dan mencipatkan kesenjangan sosial,” pungkasnya. (pas/b/aha)

To Top