Perkada APBD Mubar Dirancang Lebih Besar dari Tahun Lalu – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Perkada APBD Mubar Dirancang Lebih Besar dari Tahun Lalu

LAWORO, BKK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat memastikan pagu (anggaran) Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang sedang disusun tidak persis sama dengan APBD 2015, melainkan lebih besar.

“Surat gubernur sudah keluar. Ini kita lagi menyusun perkada,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Munar Zakaruddin Saga, Sabtu (16/4).

Ia mengakui, surat gubernur tidak eksplisit menyebut perkada atau peraturan daerah (perda), tapi hanya meminta APBD. Pemkab Mubar diberi batas waktu 18 April untuk menyelesaikan perkada, selanjutnya dievaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Tapi saya tidak bisa jamin akan tepat waktu, karena menyesuaikan angka-angka ini rumit,” kata Zakaruddin.

Pria yang akrab disapa Om Jek belum bersedia menyebut angkanya. Pihaknya menggunakan anggaran tahun lalu sebagai acuan, namun melakukan beberapa penambahan.

“Karena adanya beberapa kebijakan on top (pusat), antara lain adanya kenaikan dana desa, DAK, ada agenda tentara masuk desa dan pilkada,” alasnya, seraya merinci, Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat tajam dari Rp 121 miliar menjadi Rp 214 miliar. Dana desa dari Rp 22 miliar jadi Rp 50 miliar.

Langkah Pemkab Mubar ini agak menantang arus. Pasalnya, pengertian APBD tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, di pasal 20 Ayat (6) yang bunyinya sebagai berikut:

”Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.”

Gaji Anggota Dewan Dibayarkan

Selain masalah di atas, penambahan anggaran diambilkan dari mana uangnya?

Kata Zakaruddin, diambil dari sisa budget yang merupakan selisih antara RAPBD 2016 dan APBD 2015.

Diketahui, polemik APBD 2016 antara eksekutif dan legislatif berbuntut ditempuhnya perkada yang konsekuensinya kembali menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Pagu APBD 2015 mencatatkan angka kurang lebih Rp 360 miliar. RAPBD 2016 yang tak kunjung diketuk palunya menjadi perda, diajukan sebesar Rp 640 miliar.

Selisih keduanya sejumlah Rp 280 miliar selanjutnya disebut silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), yang sejatinya tidak bisa digunakan dan mesti diseberangkan ke APBD 2017.

“Kita mau ambilkan di mana dananya? Itu semua di luar dari kebijakan pemerintah daerah,” tepis Zakaruddin.

“Pusat bikin kebijakan tidak dengan uangnya maka kita harus naikkan dari pagu tahun lalu. Uangnya dari dana yang tidak terserap tadi. Karena itu dia (perkada) lebih (besar) dari pagu tahun lalu.”

Dia menegaskan, pemkab dibolehkan pusat menaikkan anggaran sepanjang untuk kenaikan gaji pegawai atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya on top.

Jadi, lanjut dia, terbuka lebar untuk diskusi, untuk dipolemikkan berapa sebenarnya anggaran perkada.

“Ini versi kami. Kan masih liar ini barang. Masih abu-abu. Belum ada regulasi yang rinci mengatur ini,” terangnya, sembari menegaskan dalam perkada yang sedang disusun, gaji anggota dewan juga ada di dalamnya.

Ia menafikan regulasi bahwa bila terjadi perkada anggota dewan tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan. (iis/jie)

To Top