Kepala Dikmudora Kolaka Bolehkan Pungutan di Sekolah – Berita Kota Kendari
Pendidikan

Kepala Dikmudora Kolaka Bolehkan Pungutan di Sekolah

KOLAKA,BKK- Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kolaka Salamansyah membolehkan adanya pungutan di sekolah.

“Siapa bilang tidak boleh ada pungutan? Silakan buka di situ (internet), betulkah sekolah dilarang memungut biaya atau terima sumbangan,” kata Salamansyah usai menghadiri rapat persiapan HUT Sultra sambil menyodorkan gadgetnya, Sabtu (16/4).

Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga, jika sekolah atau pemerintah belum menyiapkan, masyarakat bisa terlibat di dalamnya.

“Yang tidak boleh itu kalau iuran. Karena, biasanya iuran itu ditentukan berapa nominalnya. Tapi, kalau ada kesepakatan komite dengan orang tua, itu bisa saja. Kalau mematok besaran pungutan, itu tidak boleh,” katanya.

Menyinggung pungutan yang dilakukan SMPN 2 Kolaka kepada orang tua siswa sebesar Rp 53 ribu untuk pembuatan taman, dan pembelian pavin block, Kadis mengungkapkan itu bukan masalah karena ada kesepakatan komite sekolah.

“Itu tidak salah, lagian kan tidak ada paksaan. Kalau disepakati, yah silahkan,” ungkapnya.

Selain itu, sekolah juga dibolehkan menjual atau mengadakan buku bagi siswa, asalkan buku itu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Artinya, jika orang tua ingin memiliki buku untuk belajar anaknya di sekolah bisa membeli buku yang disiapkan. Sebab, buku yang disiapkan sekolah itu disimpan di perpustakaan dan tidak bisa dibawah pulang.

“Pelajari dulu aturannya, intinya tidak dilarang kalau orang tua mau membelikan buku supaya anaknya belajar di rumah,” kata Salamansyah.

Terhadap sikap Kadis Dikmudora yang membolehkan pungutan, membuat ketua forum LSM kabupaten Kolaka Herman Syahruddin mengkritiknya. Dia menyayangkan pernyataan itu, sebab jika itu dilakukan artinya yang bisa mengakses bahan ajar hanya anak-anak orang berduit.

“Aturan mengenai larangan berbisnis buku dan pungutan di sekolah masih bisa diakali, apalagi jika kadis membuka peluang. Ini sangat bahaya,” ungkap Herman, Minggu (17/4).

Herman mempertanyakan program pendidikan gratis yang bebas pungutan, sementara di Kolaka dibolehkan. Dikwatirkan ke depan banyak alasan dari sekolah untuk melakukan bisnis bagi siswanya. (cr3/c/pas)

To Top