Lingkar Sultra

Pencairan Dana Desa Terkendala Regulasi

Kepala BPMD Konsel, Saifullah SE MSi
ANDOOLO, BKK – Pencairan dana desa Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) saat ini mengalami keterlambatan, hal ini di akibatkan adanya regulasi baru dari pusat tentang pencairan Alokasi Dana Aesa (ADD).

“Keterlambatan ini sebenarnya diakibatkan adanya regulasi baru dari pusat, PP nomor 8 tahun 2016 tentang penyaluran ADD, yang sebelumnya setiap triwulan diubah menjadi setiap semester. Inilah yang membuat terhambat pencairan,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Saifullah SE MSi.

Saifullah, mengatakan regulasi pusat sudah lama ditunggu oleh pemerintah, karena itu merupakan acuan untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Konawe Selatan.

Sesuai informasi, lanjut Ipul, perubahan regulasi diakibatkan daya serap anggaran sangat lambat, hal itu sesuai hasil survei pemerintah pusat se Indonesia.

“Informasi ini kami ketahui pada waktu Rakornas di Jakarta beberapa waktu lalu. Pencairan setiap triwulan atau tiga kali setahun membuat daya serap ADD sangat lambat sehingga dialihkan menjadi dua tahap saja setiap tahun,” kata Ipul.

Menurut Ipul, regulasi pusat tersebut sangat menguntungkan pemerintah desa. Pasalnya, desa yang lebih dulu menyelesaiakan program pembangunannya bisa mengajukan pencairan anggaran untuk selanjutnya sehingga tidak perlu lagi menunggu.

“Dalam PP No 8 2016 tidak dijelaskan dua tahap pencairan, atau harus bertahap. Jadi bisa saja desa yang pembangunannya cepat selesai sudah bisa mengajukan lagi pencairan selanjutnya,” jelasnya.

Ketika ditanya kapan waktu pencairan dana desa, pihaknya masih menunggu informasi dari pusat dan ADD saat ini belum masuk di daerah.

“Seharusnya ini tetap berjalan seperti sebelumnya, karena kita khawatirkan pertanggungjawabannya. Kalau ini berjalan normal, awal bulan April sudah pencairan,” lanjutnya.

Ipul menambahkan, untuk optimalisasi anggaran, pemerintah akan menggelar kegiatan pelatihan bagi bendahara desa, dalam rangka peningkatan pemahaman dalam pengelolaan keuangan, dan ini merupakan perintah langsung dari Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang terbarukan dari yang lama yakni Sistem Manajemen Desa (Simdes), ini diperuntukanbagi bendahara desa untuk mengoktimalkan penggunaan anggaran,dan ini perintah langsung kemendagri, sehingga narasumbernya langsung dari BPKP dan Kejaksaan,” jelasnya. (k8/c/jie)

To Top