Lima Mantan Komisioner KPU Konawe Tersangka – Berita Kota Kendari
Headline

Lima Mantan Komisioner KPU Konawe Tersangka

Diduga Selewangkan Dana Rp 6,1 Miliar

UNAAHA, BKK– Polres Konawe akhirnya menetapkan lima mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Konawe sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2001/2013.

Kelimanya masing-masing, Sukiman Tosugi (Mantan Ketua KPU Konsel/anggota DPRD Konawe saat ini), yakni Suhardin Tosepu (mantan anggota), Bislan (masih menjabat anggota KPU), Rudiasin (mantan anggota) dan Hajaratul Aswad Taridala (mantan anggota).
Kapolres Konawe, Ajun Komisaris Besar Polisi Jemi Junaidi menjelaskan, kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sultra yang melakukan audit pada lembaga vertikal. Dari situ, BPK mengendus adanya keganjilan pada penggunaan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar, khususnya pada tahun anggaran 2013.
Hasil audit BPK ini pun menjadi pegangan awal Polres lalu kasus ini diserahkan kepada Unit Tipikor Satreskrim Polres Konawe. Polisi kemudian memanggil satu per satu pejabat PNS yang terkait dengan penggunaan anggaran, termasuk para komisioner. Kecurigaan polisi pun semakin menguat karena para penanggungjawab program tidak bisa menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut.
Dari rangkaian penyelidikan ini, Polres kemudian menetapkan Kevin (mantan bendahara KPU Konawe) serta Arianto Haeba (mantan sekretaris KPU Konawe) sebagai tersangka. Keduanya kini berstatus terdakwa dan masih menjalani sidang di Kejari Unaaha.
Keterangan para terdakwa di persidangan pun semakin menyudutkan para mantan komisioner. Sehingga Polres menetapkan kelimanya sebagai tersangka.
“Lima komisioner sebelumnya menjadi saksi. Dan setelah pemeriksaan saksi dan ahli, serta gelar perkara. Maka status tersangka tersebut dianggap memenuhi unsur. Artinya ada keterlibatan mereka (komisioner) dalam penyelewengan dana tersebut. Dan perkara ini akan berlanjut hingga ke penuntutan di Kejasaan Negeri Unaaha,” papar Kapolres yang didampingi Kasat Reskrim, IPTU Parulian Sirait di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Menurutnya, nilai kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar itu berasal dari dana kegiatan rutin di luar dari pengadaan dan jasa. Termasuk honorarium anggota badan ad-hok (PPK/PPS).
Selanjutnya, Polres akan memeriksa para tersangka satu per satu. Pasalnya, dalam perkara ini, dugaan korupsi tidak dilakukan secara kolektif, melainkan masing-masing mempertanggujawabkan sesuai peran dan tupoksinya. Rencananya, pemeriksaan akan dimulai Senin hari ini.
Apakah kelimanya akan ditahan? Kapolres menjawab itu tergantung dari pengembangan penyidikan serta koperatif tidaknya para tersangka.
“Selama mereka masih terus memenuhi panggilan penyidik, maka belum kita tahan. Tapi kalau mereka mangkir dari panggilan, konseskuensinya kita tahan. Tapi sejauh ini, mereka cukup koperatif. Jadi tidak ada dasar kita untuk melakukan penahanan sekarang ini,” katanya.
Ia juga mempersilahkan para tersangka untuk menyiapkan penasehat hukum. Namun jika tidak mampu, negara yang akan menyediakannya.
“Berkas perkaranya satu persatu. Jadi pemeriksaannya pun juga per orarang. Jadi kelima tersangka ini akan saling menyaksikan,” tutupnya. (k1/b/aha)

To Top