Konflik Partai Kabbah Tetap Berlanjut – Berita Kota Kendari
Suksesi

Konflik Partai Kabbah Tetap Berlanjut

Ketua DPW PPP Sultra La Ode Songko Panatagama bersama Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung. (Pandi/BKK)

Ketua DPW PPP Sultra La Ode Songko Panatagama bersama Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung. (Pandi/BKK)

DPW PPP Sultra dan DKI Jakarta Tolak Mukhtamar Islah

KENDARI, BKK – Mukhtamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede dianggap tidak akan meredam konflik di internal partai.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) dan DKI Jakarta kubu Djan Faridz, kompak menolak hasil mukhtamar tersebut yang memutuskan Romahurmuzzy (Romy) sebagai Ketua DPP PPP.

Ditemui di Kendari, Minggu (10/4), Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengaku, konflik di tubuh PPP masih berlanjut. Sebab, mukhtamar islah yang diselenggarakan kemarin, tidak prosedural. Sebab, yang hadir hanya kubu Romy sedangkan kubu Djan Faridz tidak ada yang hadiri.

“Mukhtamar kemarin tidak sah secara hukum,” tegas Lulung di Grand Clarion Hotel Kendari.

Lulung menambahkan, salah satu dasar konflik ini akan berlangsung adalah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) 106 bahwa membatalkan mukhtamar Surabaya dan mencabut surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) tentang pengesahan mukhtamar Surabaya.

“Setelah mencabut SK Menkumham, putusan itu menegaskan mensahkan hasil Mukhtamar Jakarta (diketuai oleh Djan Faridz),” bebernya.

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai, Mukhtamar Islah kemarin sarat dengan setingan, diskriminasi dan konspirasi untuk tetap memecahkan PPP. Harusnya, kata dia, bila semua pihak tunduk pada keputusan hukum, maka harus ikuti putusan MA.

“Memang, mukhtamar (Pondok Gede, red) kemarin tidak pragmatis. Setuju kita. tapi, hak cabang dalam instrumen pemilihan telah hilang,” katanya.

Hal ini, lanjut dia, akibat dari syahwat berkuasa dari Romy yang di sekelilingnya sekelompok elit yang ingin tetap membiarkan PPP terpecah.

“Romi punya syahwat terlalu tinggi kuasai PPP. Orang tidak bisa membaca yang diinginkan Romy. Mereka harus taubatan nasuha dulu,” selorohnya.

Untuk itu, tegas dia, Mukhtamar Islah kemarin tidak menjadi solusi perpecahan PPP. Akan tetapi, sengketa internal di partai ini akan terus berlanjut dan akan memaksa kader tersita waktu dan tenaganya.

Kalaupun kepengurusan Romy hasil Mukhtamar Islah disahkan oleh KemenkumHAM, tetap saja, putusan MA menjadi rujukkan hukum.

“Konflik tetap berlanjut. Selama surat 601 itu tetap ada, maka selama Indonesia itu ada,” tuturnya.

Lulung mengusulkan, agar partai ini tidak berkonflik harusnya yang lahir dari Mukhtamar Islah bukan dari calon yang selama ini bersengketa baik Romy maupun Djan Faridz.

Di tempat yang sama, Ketua DPW PPP Sultra La Ode Songko Panatagama mengaku, pihaknya tetap tunduk pada keputusan hukum. Sebab, parpol hanya tunduk pada hukum bukan sebaliknya.

“Hukum tidak boleh tunduk pada politik,” tekannya.

Soal ancaman kubu Romy yang akan memecat dan menegur DPW Sultra, DKI Jakarta dan Yogyakarta, Songko tidak ada masalah. Sebab, kata dia, kalau pun dipecat, toh bukan juga kubunya Romy.

“Kita ini harus tunduk pada proses hukum. Kalau dipecat dan ditegur silakan saja. Tidak ada masalah. Kita juga kepengurusan berdasarkan hukum. Romy harus sadar, bahwa yang punya kader, kepengurusan dan kantor adalah saya di sini,” tuturnya. (r1/b)

To Top