Hamsina Bolu Akan Pertanyakan Nasib Pemekaran Kota Raha ke Pusat – Berita Kota Kendari
Suksesi

Hamsina Bolu Akan Pertanyakan Nasib Pemekaran Kota Raha ke Pusat

RAHA, BKK – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Wa Ode Hamsina Bolu akan mempertanyakan kembali ke pemerintah pusat perihal informasi tidak jadinya pemekaran Kota Raha.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ali Akbar menyatakan bahwa Kota Raha tidak bisa lagi dimekarkan karena terganjal persoalan politik beberapa waktu lalu.

Dalam acara tatap muka dengan masyarakat di Kota Raha di STIP Wuna, Sabtu (9/4), Hamsina mengaku, DPD RI mendukung pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Sultra.

“Memang, ada peryataan salah seorang penjabat di Pemprov Sultra pada media cetak bahwa Kota Raha tidak bisa lagi dimekarkan. Tapi, hal ini akan kami pertanyakan kembali ke pemerintah dan DPD RI apa kendalanya,” kata Hamsina yang juga menjabat Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di DPD RI.

Lalu, bagaimana dengan pemekaran Muna Timur? Pengganti LM Rusman Emba ST mengaku, DPD sangat mendukung pemekaran. Namun, kata dia, semua syarat administrasi dan teknis pemekaran, harus dipenuhi semua.

“Memang, beberapa waktu lalu ada Sekda (Sekretaris Daerah) Muna dan semua camat datang ke DPD RI membicarakan masalah pemekaran Muna Timur. Pada prinsipnya, kami sangat mendukung pemekaran Muna Timur. Tapi ingat, pemekaran tidak asal mekar. Semua syarat harus dipenuhi dulu,” jelasnya.

“Hakekat pemekaran itu, memperbaiki semua aspek agar lebih baik, baik aspek kedekatan pelayanan pemerintah pada masyarakat, kamajuan ekonomi, peningkatan kesejahtraan masyarakat, dan pembangunan. Kalau cuma mau mekar-mekar saja, malah bisa menciptakan kesengsaraan bagi rakyat” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu Delegasi Parlemen Indonesia pada Komite Perempuan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini menuturkan, masalah pemekaran bukan hanya tanggungjawab di DPD RI. Tapi, DPR RI dan pemerintah khususnya Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ikut terlibat. (cr1/d/r1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top