Suksesi

Belum Saatnya Pensiunkan PNS Tamatan SMA

Kepala BKD Kolaka, Mujahiddin

Kepala BKD Kolaka, Mujahiddin

KOLAKA,BKK- Rencana rasionalisasi PNS tamatan SMA yang tidak produktif untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ditanggapi Pemkab Kolaka. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka Mujahiddin mengaku  kebijakan tersebut bertujuan baik. Namun untuk Kolaka, dia menganggap kebijakan tersebut belum saatnya diterapkan.

“Kami berharap PNS tamatan SMA tidak dihapus, tapi pertahankan saja. Paling-paling empat tahun ke depan mereka sudah pensiun,” kata Mujahiddin melalui telepon selulernya, Sabtu (9/4).
Menurut Mantan Kabag Hukum Setda Kolaka ini, beberapa tahun lalu, jumlah PNS lulusan SMA ke bawah memang masih banyak. Namun saat ini, bisa dikatakan 90 persen dari lebih 5.000 PNS merupakan lulusan sarjana. Tamatan SMA ke bawah hanya tersisa sekitar 10 persen.
Meningkatnya jumlah PNS yang sarjana terjadi karena adanya program Pemkab Kolaka dalam peningkatan sumber daya manusia. Setiap tahunnya, Pemkab mengkuliahkan PNS yang masih berijazah SMA. Itu karena Pemkab menyadari pentingnya SDM dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pemkab Kolaka setiap tahunnya menyekolahkan PNS yang belum sarjana atau diberikan izin belajar. Kecuali yang sudah tua dan menunggu pensiun, mereka ini tidak mau lagi kuliah,” ungkapnya.
Karena itulah, Mujahidin berharap agar kebijakan mempensiundinikan PNS tamatan SMA ditunda dulu. Apalagi, setiap tahun sekitar 3 ribu PNS memasuki masa pensiun.
Hal lainnya, tambah dia, Pemkab Kolaka masih kekurangan PNS setelah Kabupaten Kolaka dimekarkan menjadi Kolaka Utara dan terakhir Kolaka Timur. “Kita masih membutuhkan tenaga mereka. Sebab kita ini sudah kekurangan PNS karena PNS dari sini dikirim ke Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Belum lagi jika nanti ada yang pensiun,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, PNS yang dipensiunkan dini merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, dan tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yuddy mengatakan, realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. “Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten,” ujar Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta (Unas) ini.
Dikatakan, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, akan sulit berkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk. (cr3/a/aha)

To Top