Pengesahan Anggaran Pilkada Bisa Dipercepat – Berita Kota Kendari
Headline

Pengesahan Anggaran Pilkada Bisa Dipercepat

????????????????????????????????????

KENDARI, BKK- Pengesahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 memang diberi kelonggaran sampai 30 April, tapi bisa dipercepat.

Demikian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah menerangkan, Senin (4/4), saat ditemui wartawan koran ini.

Hidayatullah mengatakan, KPU kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada 2017 dengan demikian sudah bisa melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Bisa dipercepat, tergantung kesepakatan KPU dengan pemerintah kabupaten atau kota masing-masing,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini menambahkan, sejauh mengenai jumlah anggaran, tidak ada masalah soal antara tujuh KPU dan pemerintahnya masing-masing.

“Ada kesadaran dan political will dari pemerintah dalam menyukseskan Pilkada 2017,” katanya.

Anggaran pilkada, lanjut dia, tetap ditanggung oleh pemerintah daerah, merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 44 Tahun 2015 Perubahan Nomor 51 Tahun 2015.

“Kemendagri akan memanggil seluruh KPU yang akan menggelar pilkada untuk hadiri Rakor (Rapat Koordinasi) Pilkada 2017 besok (hari ini, red),” katanya.

Ia berharap, dalam pembahasan anggaran nanti tidak ada kendala lagi dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) masing-masing, sebab pilkada ini bukan konsensus lokal melainkan agenda nasional.

“DPRD kabupaten bisa share soal anggaran. KPU pada intinya ada pada visi mengikuti regulasi. Soal anggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Meski begitu, Hidayatullah belum mengetahui persis anggaran di tujuh KPU yang akan menggelar Pilkada 2017. Anggaran baru diketahui setelah kepulangan KPU dari rakor.

“Soal anggaran nanti kita koordinasi ulang. Kalau kurang anggarannya, nanti fungsi koordinasi kembali. Nanti ditambahkan dalam APBD Perubahan 2016. Sekarang, anggaran masih fluktuatif,” jelasnya. (r1/d/iis)

To Top