Headline

Komisi III Acungi Jempol Kelakuan Dinas PU Kota Kendari

Proyek Jalan 2 Km Hanya Dikerja 375 Meter
KENDARI, BKK- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengacungkan dua jempol pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari.
Pasalnya, pengerjaan proyek pengaspalan Jalan Budi Utomo sepanjang 2 kilometer (km) dengan total anggaran Rp 4,45 miliar mendapat tambahan anggaran Rp 55 juta setelah kontrak usai. Padahal, pengerjaan jalannya tidak tuntas.
“Proyek pengasapalan 2 km tapi yang terealisasi hanya kurang lebih 375 meter. Walau demikian, tetap saja PU berani menambahkan anggaran melebihi dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang ada pada kontrak. Ini, kan, namanya luar biasa,” sentil Wakil Ketua Komisi III La Ode Azhar, Senin (4/4).
Ia merinci, proyek dikerjakan PT Sinar Surya Barabatama dimulai 3 Agustus 2015 hingga 15 Desember 2015.
Kata dia, hingga kontark berakhir, (proyek) masih menyisakan tanda tanya.
Bagimana tidak, jelas Azhar, proyek pengerjaan jalan ini jelas-jelas banyak penyimpangannya, namun pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggaran (Sultra) menyebut tidak menemukan indikasi korupsi.
“Kalau dilihat, memang kesannya ada indikasi korupsi, tapi itu pasti sudah ditemukan BPK. Hanya saja, hingga sekarang belum ada. Keluar dari hal ini, saya hanya akui PU yang berikan anggaran lebih setelah kontrak usai, dan inilah yang akan kami cari tahu lebih dalam,” nyinyir Azhar.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Bina Marga PU Kota Kendari Tigor ditemui soal ini menjelaskan, adanya tambahan anggaran dalam pengerjaan proyek di kawasan Wuawua itu disebabkan ada tambahan pekerjaan, yaitu galian, dan menelan biaya hingga Rp 2 miliar lebih.
“Anggaran yang kita tambahkan itu dari sisa-sisa tender. Tujuannya untuk menutupi tambahan pengerjaan proyek. Kalau berdasarkan anggaran yang ada, tentunya tidak ada pekerjaannya. Pasti terbengkalai,” tangkisnya.
Sementara itu, Barisan Mahasiswa Pemerhati Hukum (BMPH) Sultra yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Kendari berkait kasus ini, Senin (4/4), menuntut pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami kasus ini.
Menurut perwakilan BMPH Sultra, Hasidin menegaskan, ketidaksesuain kontrak dan pengerjaan proyek di lapangan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar, sebab volume kerja yang dilakukan hanya 375 meter dan tersisa 1.625 km.
“Kami minta DPRD buat pansus untuk tangani persoalan ini dan hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, agar diproses secara hukum,” tuntutnya. (m2-p6/b/iis)

To Top