Polda Lidik Kasus SPPD Fiktif Satpol PP Konawe – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Polda Lidik Kasus SPPD Fiktif Satpol PP Konawe

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sulta) tengah melakukan proses penyelidikan dan pendalaman kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Konawe.
Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh mengatakan, untuk mendapatkan bukti atau memastikan kasus benar-benar fiktif, penyidik bakal melakukan pemeriksaan terhadap 218 Satpol PP yang disebut melaksanakan perjalanan dinas pada kurun waktu 2014 hingga 2015.
Dikatakan, dalam kasus ini penyidik telah memeriksa dua bendahara Satpol PP, yakni Marsuki SSos sebagai bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos selaku bendahara 2015.
Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas.
Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.
“Tercatat ada 218 orang yang melaksanakan perjalanan dinas. Mereka akan diperiksa semua untuk memastikan itu fiktif,” tegas Dolfi, Rabu (16/3).
Perwira polisi dengan satu melati di pundak ini membeberkan, kasus tersebu bermula dari adanya laporan masyarakat.
Menindaklanjuti hal itu, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra langsung melakukan penyelidikan.
Ditanya mengenai dugaan keterlibatan dan pemeriksaan Kasat Pol PP, Dolfi menjelaskan, pihak penyidik masih harus menuntaskan pegawai sebanyak 200 orang lebih tersebut.
Namun, jika dalam perjalanan penyelidikan ditemukan indikasi keterlibatannya, pasti akan dipanggil untuk diperiksa.
“Ini, kan, masih dalam tahap penyelidikan, penyidik masih harus mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Sehingga penyidik masih harus memeriksa 218 pegawai yang tercatat pernah melaksanakan perjalan dinas,” terangnya.
Lebih lanjut, Dolfi mengatakan, besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan di bawahnya.
“Selain itu, besar kecilnya biaya tergantung dari daerah yang dikunjungi. Bila perjalan di luar darah itu agak banyak juga dananya, namun bila perjalan dalam daerah itu sedik anggarannya,” tutupnya. (r2/c/iis)

Click to comment
To Top