Lingkar Sultra

Pedagang Pasar Saludongka Keluhkan Pungli Berlapis-lapis

LASUSUA, BKK- Pedagang Pasar Desa Salu Dongka Kabupaten Kolaka Utara mengeluhkan tiga retribusi tiap berjualan, dan nominalnya mengerikan. Ada yang Rp 16 ribu, dan banyak lagi yang Rp 5 ribu.

Salah seorang pedagang sayur, Herman mengungkapkan, jual beli di pasar ini berlangsung dua kali seminggu, Minggu dan Rabu.

Setiap kali berjualan, dirinya dikenakan retribusi Rp 16.000 padahal yang tertera di karcis hanya Rp 1.000.

Mana lagi biaya parkir Rp 5.000, retribusi tempat berjualan Rp 5.000, retribusi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)) Saludongka, serta retribusi pemilik lahan Rp 5.000.

“Setiap bejualan kami ditagih tiga kali kasihan. Masing-masing yang datang menagih orangnya beda-beda. Ada yang bawah karcis ada juga yang tidak. Semua katanya wajib,” curhat Herman.

Sementara untuk retribusi APPKD itu sendiri beralaskan Surat Keputusan (SKep) BKDH Tk. Kolaka Nomor. 180/10 Th. 1999 dengan Skep LKMD Desa Salu Dongka No. 1 Th. 1998 tanpa nomor seri.

Pasar Saludongka menjadi transaksi jual beli yang tersibuk di Kolut. Pedangan yang membawa kendaraan ketika pasar usai harus menyetor menyetor biaya parkir Rp 5.000 kepada seorang yang mengaku juru parkir.

Dikonfirmasi soal ini, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Drs Muh Tahir N mengatakan, pungutan yang berlaku di pasar tersebut yang merupakan kewenangan instansinya hanya tiga lembar.

Yang ditujukan buat jasa pelayanan umum los ikan, ruangan terbuka, serta los pasar yang besarannya hanya masing-masing Rp 1.000 saja.

“Kalau lahan parkir, Dispenda belum melakukan retribusi karena belum ada fasilitas yang di bangun di sana. Jadi, masalah parkir itu dari masyarakat dan pemilik lahan,” ujarnya.

Mengenai lahan, ia menerangkan, lahan yang ditempati pasar tersebut sebenarnya menjadi polemik, belum ada jalan keluar sampai saat ini.

Pasalnya, ungkap dia, pemilik sebelumnya yang menunjukkan sebagai tempat untuk jual beli, namun sudah almarhum.

Ia melanjutkan, keturunannya (si almarhum) mulai mengklaim sebagai pemilik dan meminta upah lokasi karena tidak ada bukti hitam di atas putih bahwa lahan itu telah diwakafkan, maka terus bermasalah hingga sekarang.

“Memang ini harus diluruskan karena terlalu banyak yang mintai pedagang. Yang jelas, semua pungutan hanya yang Rp 1.000 itu dari kita,” pungkasnya. (k6/b/iis)

To Top