Suksesi

Jangan Lagi Angkat Tenaga Honor

H Ruhaedin Djamaluddin

H Ruhaedin Djamaluddin

KOLAKA,BKK- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)? di Kolaka diingatkan untuk tidak melanggar aturan dengan mengangkat tenaga honor. Asisten Bidang Administrasi Umum H Ruhaedin Djamaluddin menyatakan, larangan perekrutan tenaga honor sudah ada sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005.

“Sejak aturan ini keluar, maka sejak itu sudah dilarang dilakukan pengangkatan tenaga honor, baik yang diangkat oleh Bupati maupun kepala SKPD. Pasal 8 disebutkan, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya,” urainya.
Satu-satunya jalur resmi pengangkatan pegawai hanya melalui ujian atau tes kepegawaian. Hal itu juga sudah diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara.
“Kalau ada SKPD yang mengangkat tenaga honor maka itu merupakan kesalahan,” ulangnya.
Meski demikian, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka ini mengatakan, bisa saja kepala SKPD mengangkat tenaga honor. Tapi itu sifatnya insidentil dan benar-benar hanya dihonor berdasarkan pekerjaan dan masa kerjanya.
Misalnya karena adanya proyek atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian, seperti tenaga operator, supir dan lainnya. Begitu pekerjaan selesai, maka tenaga honor tersebut berhenti dengan sendirinya.
“Jadi mereka dihonor karena ada pekerjaan dalam satu tahun itu dan bukan berlanjut terus?. Misalnya tenaga komputer, maka dia harus stand by disitu hingga selesai pekerjaannya. Begitupun bisa diganti ketika kepala SKPD nya berganti,” ungkap Ruhaedin.
Selain itu, SKPD juga seharusnya memaksimalkan tenaga PNS yang sudah ada. “Pokoknya, jangan ada lagi honorer. Apalagi pengangkatan itu hanya karena hubungan keluarga, serta tidak menjalankan tugas sesuai keahliannya yang dibutuhkan,” tandasnya. (cr3/c/aha)

To Top