Bisnis & Ekonomi

60 Persen Peserta BPJS di Baubau Tunggak Iuran

BAUBAU, BKK– Tingkat kesadaran masyarakat Kota Baubau yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata masih sangat rendah. Terbukti, hampir 60 persen peserta masih menunggak pembayaran iuran.
Kepala Unit Bagian Pemasyaran BPJS Kesehatan Baubau, Andi Muhammad Fadli menyebut, dari 60 persen itu,
didimonasi para peserta PBPU (peserta bukan penerima upah) atau Peserta BPJS Kesehatan Mandiri.
“Memang masih kurang kesadaran (membayar iuran), mereka akan membayar ketika mereka butuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Andi yang diwawancarai di kantornya, Rabu (16/03).
Padahal kata Andi, jika peserta tidak membayar iuran setiap bulannya, itu sama saja menghambat pelayanan kesehatan. Yang ironis, jika para penunggak iuran ini sakit, mereka akan mengeluh ketika tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal itu akibat ulah dari peserta sendiri.
“Malah ada yang sampai 20 bulan (menunggak iuran BPJS Kesehatan),” ungkap Andi.
Petunjuk teknis yang baru yang mengatur sanksi bagi para penunggak iuran BPJS memang belum ada. Namun jika mengacu pada aturan yang lama, peserta yang iurannya menunggak sampai enam bulan, maka hak-hak mereka akan dihentikan sementara. Kartu BPJS Kesehatannya bisa diaktifkan jika telah menyelesaikan seluruh tunggakannya.

“Kami sangat mengharapkan untuk rutin membayar iuran. Jangan beranggapan bahwa kenapa harus
membayar iuran padahal kami tidak sakit. Karena sistim BPJS ini adalah sistim gotong royong. Sekalian jadi ladang amal jariyah kita untuk membantu orang lain,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut salah satunya mengatur sanksi baru bagi para peserta yang menunggak iurannya.

Dijelaskan bahwa dalam hal keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari satu bulan, terhitung dari batas akhir pembayaran tiap tanggal 10, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara. Dengan kata lain, peserta tidak lagi ditanggung biaya pengobatannya saat sakit oleh BPJS Kesehatan.
Peraturan ini sendiri, menggantikan ketentuan sebelumnya, yang memberi kelonggaran batas waktu hingga enam bulan tunggakan iuran sebelum akhirnya pelayanan diberhentikan sementara.
Pemberhentian pelayanan sementara ini tentu bisa dicabut. Bila peserta ingin mengaktifkan kembali, maka wajib membayar iuran bulanan yang telah tertunggak. Kemudian, melunasi pula iuran pada bulan peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara.
Setelah aktif, sanksi ternyata masih terus berlanjut. Peserta yang baru aktif kembali dan mengalami sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak status aktif, maka wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.
Mereka wajib membayar denda pada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Meski demikian, pemerintah masih memberikan keringanan bagi peserta nunggak tersebut. Pembayaran akan memperhatikan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi Rp 30 juta.
Jadi misalnya, peserta telah menunggak pembayaran iuran selama 14 bulan. Lalu, peserta yang baru aktif tersebut harus operasi jantung dengan biaya rawat inap hingga Rp 10 juta. Maka, hitungan pembayaran denda yakni 2,5 persen dikalikan 12 (seharusnya 14 bulan) dikali Rp 10 juta = Rp 300 juta. Namun, dengan ketentuan besar denda maksimum Rp 30 juta, maka peserta hanya diwajibkan membayar sebesar nominal itu saja. (k2/b/aha)

To Top