Pemprov Pecat Empat PNS – Berita Kota Kendari
Aneka

Pemprov Pecat Empat PNS

1.400 PNS Malas Berkantor

KENDARI, BKK– Hari Ulang Tahun ke 52 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) rupanya tak sekadar dirayakan secara meriah. HUT tersebut juga bakal menjadi momentum untuk memberikan ‘kado khusus’ bagi para PNS yang tidak disiplin.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Lukman Abunawas mengakui, di suasana HUT nanti, akan ada upacara pemberian sanksi kepada para PNS yang terbukti melanggar aturan. Empat diantaranya akan dipecat. Dan 12 orang mendapatkan sanksi bertingkat-tingkat, sesuai dengan level pelanggarannya.
Untuk pemberhentian kepada empat PNS tersebut, kata dia, berupa pemecatan secara hormat atas permintaan sendiri. Sementara sanksi kepada 12 PNS, diantaranya adalah tidak dinaikkan pangkatnya selama beberapa tahun hingga diturunkan pangkatnya.
“Ada 12 PNS yang akan diberikan sanksi. Tapi, sanksinya bertingkat,” terang Lukman Abunawas saat ditemui di Hotel Clarion Kendari, Selasa (15/3).
Lukman menambahkan, upacara pemecatan dan pemberian sanksi akan dilaksanakan pada April tahun ini. Hal itu, bertepatan dengan HUT Sultra. Kalau pun mulur, kata dia, sanksi akan diberikan pada 20 Mei 2016.
“Kita rencanakan 17 April ini. Tapi, kalau tidak sempat maka 20 Mei 2016,” jelas mantan Bupati Konawe dua periode ini.
Lukman menuturkan, pemberian sanksi terhadap 12 PNS ini seharusnya sudah dilakukan awal tahun ini. Hanya saja, pemberian sanksi tidak bisa dilakukan lebih dua kali dalam satu tahun.
“Kita sudah rencanakan sebenarnya. Pemberian sanksi dalam setahun itu dua kali,” katanya.
Sebelumnya, Lukman menyebutkan, PNS di lingkup Pemprov Sultra kurang lebih tujuh ribu orang. Namun, 20 persen diantaranya atau sekitar 1.400 orang diketahui malas berkantor. Data ini, kata Lukman, diperoleh dari hasil absensi PNS setiap bulannya.
Dari 38 satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekitar lima sampai sepuluh persen pegawainya malas. Dari jumlah tersebut, setelah dipresentasekan secara total, maka diperoleh sekitar 20 persen PNS lingkup Pemprov Sultra malas berkantor.
“Ada yang tidak izin masuk atau kendala lain. Sehingga dicatat tidak hadir,” terang Lukman Abunawas.
Bagi yang tidak hadir atau alpa, tim penegakkan disiplin dan penjatuhan sanksi memberikan penilaian dan memotong tunjangan profesi daerah (TPD) PNS sebesar Rp 10 rupiah untuk satu alpa. “Sama juga bila delapan kali tidak ikut apel siang dan sore akan dipotong TPD-nya sebesar itu,” urainya.
Ia menguraikan, TPD setiap PNS dengan tingkatan golongan telah ditetapkan Pemprov Sultra. Yang berhak untuk memotong tunjangan mereka adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra.
“Kemarin banyak PNS yang rajin mengeluh. Kenapa TPD-nya disamakan dengan yang jarang hadir,” paparnya.
Ia menyebutkan, PNS yang terancam dipotong gajinya karena sering alpa sekitar 50 orang.
“Kita sudah bentuk tim penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi. Mereka, yang melakukan penilaian terhadap PNS yang malas,” sebutnya. (r1/c/aha)

Click to comment
To Top