Lurah Talia Dilapor ke Tipikor Polda – Berita Kota Kendari
Beranda

Lurah Talia Dilapor ke Tipikor Polda

Anselmus AR Masiku

Anselmus AR Masiku

Wali Kota Dianggap Lindungi Bawahannya

KENDARI, BKK – Lurah Talia Kecamatan Abeli Kota Kendari Rakhmat SSos akan dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) atas tuduhan tindak pidana korupsi (tipikor) jenis pungutan liar (pungli) terhadap puluhan warganya.

Anselmus Masiku SH MH, selaku penasehat hukum warga Talia mengatakan, sebenarnya dirinya bersama beberapa warga telah mendatangi Tipikor Polda Sultra, kemarin. Tujuannya, untuk melaporkan perbuatan sang lurah.

Namun, karena penyidik tipikor meminta surat pengaduan dalam bentuk laporan tertulis. Sehingga, dirinya bersama warga kembali dan memutuskan akan memasukan surat aduan itu hari ini.

“Tadi (kemarin, red) kita sudah pergi melapor, hanya penyidik tipikor meminta surat pengaduan dulu. Jadi besok (hari ini, red) kita tinggal masukan aduannya dalam bentuk laporan,” jelas Anselmus, kepada Berita Kota Kendari (BKK) melalui telepon selulernya, Selasa (15/3).

Tidak hanya di Polda, sambung Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari ini, pihaknya juga akan mengirim surat pengaduan ke Presiden RI, Bidang Pengawasan Kementrian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI.

Anselmus menambahkan, warga juga merasa kecewa dan keberatan dengan sikap Wali Kota Kendari Dr Ir H Asrun MEng Sc, yang tidak bertindak untuk memproses kelakuan bahawahannya. Justru, Asrun terkesan melindungi bawahannya dengan mengeluarkan pernyataan pada salah satu media, bahwa terhadap lurahnya tersebut tidak ditemukan indikasi pungli.

“Kami juga keberatan dengan sikap wali kota. Selama ini sudah kita laporannya di Wali Kota, namun tidak diproses. Kalau saya melihat ada kesan melindungi bawahannya,” pungkasnya.

Masih kata Anselmus, dirinya juga pernah menemui Asisten I Kota Kendari untuk membahas pengaduan warga. Hasilnya Asisten I berjanji akan menindak lanjuti aduan tersebut.

“Dia (Asisten I, red) akan tindak lanjuti. Namun, tidak lanjutnya seperti apa, saya tidak tau,” katanya.

Dalam kasus dugaan pungli itu, sebut Anselmus, sedikitnya ada sekitar 40 warga yang menjadi korban. Punglinya pun bervariasi mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu dan itu telah berjalan cukup lama, yakni sekitar dua tahun.

Dibeberkan, beberapa item dugaan pungli yang dilakukan Lurah Talia adalah sertifikat Program Nasional Agraria (Prona), gas elpiji, bedah rumah, Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pungutannya sudah cukup lama sekitar dua tahun. Kalau untuk KIS disubsidi ke pungutan sampah, berarti harus ada karcinya untuk menentukan pungutan. Karna ada perda (peraturan daerah) yang mengatur, kok malah alas permintaannya jenis karcis tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Anselmus mengatakan, pihaknya melaporkan tindakan Lurah Talia itu sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah yang tidak berbuat semena-mena terhadap warganya.

Kedatangan warga menghadap penyidik tipikor dibenarkan Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh.

“Laporan resminya belum ada, karena penyidik menyarankan untuk memasukan surat aduan bentuk laporan. Mereka (warga, red) berjanji akan memasukannya besok (hari ini, red),” ujar perwira polisi dengan satu melati di pundak ini.

Untuk diketahui, terkuaknya pungli Lurah Talia Rakhmat bermula dari warga setempat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Kendari pada 18 Januari 2016. Mereka meminta kepada Wali Kota Kendari untuk mengganti lurah mereka karena telah melakukan pungutan liar terhadap warganya.
Koordinator aksi, Mutmaina mengatakan, kedatangan mereka untuk melaporkan tindakan pungli yang telah banyak memberatkan masyarakat yang dilakukan oleh Lurah Talia. Warga diharuskan membayar beberapa item program. Dimana menurut mereka itu seharusnya tidak perlu terjadi dan itu bisa dikatagorikan pungli. (r2/b/jie)
==============================

Daftar Pungli Lurah Talia

No    Item Pungli                         Besaran Pungli

1    Untuk mendapatkan Gas Elpiji            Rp 20.000
2    Untuk sertifikat Prona                Rp 500.000
3    Bedah rumah                    Rp 200.000
4    Iuran kebersihan bagi pedagang            Rp 50.000

To Top