BPK Evaluasi Permasalahan Penyusunan LKPD Berbasis Akrual – Berita Kota Kendari
Beranda

BPK Evaluasi Permasalahan Penyusunan LKPD Berbasis Akrual

Suasana rapat evaluasi permasalahan penyusunan LKPD TA 2015 berbasis akrual, di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (15/03). (FOTO:PANDI/BKK)

Suasana rapat evaluasi permasalahan penyusunan LKPD TA 2015 berbasis akrual, di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (15/03). (FOTO:PANDI/BKK)

Nur Alam : SDM Pengelola Keuangan Masih Rendah

KENDARI, BKK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengevaluasi permasalahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 berbasis akrual dan lingkungan perbaikannya se-Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (15/3) di Hotel Clarion Kendari.

Dalam evaluasi ini, dihadiri oleh Gubernur Sultra Nur Alam dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh serta beberapa bupati dan wali kota di dua provinsi tersebut.

Selain itu, turut hadir dalam evaluasi penyusunan LKPD 2015 berbasis akrual, anggota VI BPK RI Prof Dr Baharullah Akbar sebagai narasumber dan pengarah, dua anggota DPR RI asal Sultra anggota Komisi XI Haerul Saleh dan anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Johanes Widodo Hario Mumpuni dan Tortama KN VI BPK RI Sjafrudin Mosii.

Kepala Auditorial VI BPK Khabib Zainuri mengatakan, evaluasi ini bertujuan menyatukan pemahaman dan memastikan kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 2015 agar kualitas laporan keuangan pemda dapat dijamin.

“Untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah,” terang Khabib dalam sambutannya.

Khabib menyebutkan, manfaat LKPD berbasis Akrual adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Di tempat yang sama, Gubernur Sultra Nur Alam menilai, penerapan LKPD berbasis akrual ini sulit dilaksanakan karena sumber daya manusia (SDM) pengelola pelaporan penggunaan keuangan negara lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten atau kota se-Sultra masih rendah.

“Hal ini menyebabkan sejumlah pemerintah kabupaten atau kota belum bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya.

Dari 15 kabupaten atau kota plus Pemprov Sultra yang sudah menyusun LPKD, baru lima daerah dan Pemprov yang meraih WTP oleh BPK dalam hal pengelolaan pelaporan keuangan.

“Sedang 11 kabupaten lainnya, rata-rata masih memperoleh WDP (wajar dengan pengecualian) dari BPK,” katanya.

Untuk itu, Nur Alam berharap, BPK membantu pemerintah meningkatkan SDM pengelola pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual di daerah ini dengan tujuan mencapai WTP.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Baharullah Akbar menyarankan kepada pemda se-Sultra intens berkonsultasi dengan inspektorat dan BPK tiga bulan sekali untuk membahas teknis pengelolaan pelaporan keuangan negara berbasis akrual.

“Saya pikir, akan berdampak pada perbaikan pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual nantinya,” pesannya.

Dalam memeriksa LKPD, sebut dia, BPK hanya melihat tiga hal. Yakni, penyerapan anggaran, tingkat kemahalan dan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Tipikor, dapat dilihat dari dua aspek, yakni mark up atau penggelembungan harga dan pembiayaan fiktif,” jelasnya. (r1/b/jie)

To Top