Berkonflik dengan Menteri Masyarakat Sultra yang Rugi – Berita Kota Kendari
Headline

Berkonflik dengan Menteri Masyarakat Sultra yang Rugi

peluang-uho-3333-768x576
KENDARI, BKK– Pernyataan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang tak mau mengundang Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam acara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Sultra di Baubau patut disayangkan. Seorang gubernur seharusnya tidak menyampaikan pernyataan seperti itu di hadapan forum resmi atau umum.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Halu Oleo (UHO) Dr Bachtiar menilai, dinilai dari segi komunikasi politik, komunikasi yang disampaikan Nur Alam adalah sesuatu yang tidak patut. Dari situ, publik bisa menilai adanya konflik antara Nur Alam dengan Menag RI tersebut.
Dia pun menduga, ada komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara Gubernur dengan Menag. “Kita patut pertanyakan kenapa ada sikap seperti ini. Kita menduga, ada diskomunikasi diantara mereka,” kata Bachtiar saat diminta tanggapannya, Selasa (15/3).
Yang berbahaya kata dia, jika diskomunikasi itu bersumber dari sebuah konflik, maka dampaknya bisa saja merugikan masyarakat Sulawesi Tenggara. Di mana-mana, lanjutnya, kehadiran seorang menteri justru sering dimanfaatkan dengan baik oleh kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya, terutama soal dukungan anggaran dari pusat.    Namun sayangnya, komunikasi yang disampaikan Nur Alam mengesankan gubernur tidak membutuhkan menteri. “Jelas-jelas bisa merugikan daerah secara tidak langsung. Karena, bagaimana pun, kehadiran pejabat pusat, apalagi selevel menteri, sangat dibutuhkan di daerah. Di situ, menteri akan mempelajari masalah di daerah dan memberikan bantuan yang diperlukan jika memang bisa,” jelas Bachtiar.
Berkaitan dengan pembukaan MTQ tingkat Sultra, ia menilai, sudah menjadi hak dari Gubernur untuk membukanya. Tetapi agar kegiatan daerah mendapat perhatian pusat, maka penting dihadirkan menteri.
“Memang, biasanya MTQ tingkat provinsi dibuka oleh menteri. Tetapi, itu merupakan bagian dari kewenangan gubernur. Karena, MTQ tingkat provinsi sebenarnya bisa dibuka oleh gubernur,” jelasnya.
Berawal
dari Tower Embarkasi?

Dari informasi yang dihimpun Berita Kota Kendari, pernyataan sinis yang keluar dari Gubernur Nur Alam kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin diduga bermula dari proyek pembangunan Tower Embarkasi Jamaah Haji. Pada proyek tersebut, Kemenag menyiapkan anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk mendirikan tower setinggi 15 lantai, sementara Pemprov Sultra yang menyediakan lahannya.
Namun entah mengapa, Pemprov Sultra mengurungkan niatnya untuk menyediakan lahan. Padahal jika semua lancar, tower yang digadang-gadang menjadi embarkasi kedua terbesar di Indonesia itu bisa dikerjakan pada tahun ini.
Saat berkunjung ke Kendari tahun lalu, Menag Lukman memang sempat menyampaikan tentang masalah tersebut. “Saya sudah mendapatkan laporan (tidak adanya lahan). Dan sekarang kita dalami, tower asrama haji ada upaya ke depan untuk lakukan renovasi,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kemenag Sultra Muhammad Ali Irfan juga pernah menyatakan bahwa Gubernur Sultra kurang merespon usulan Kemenag untuk membangun tower haji di lahan milik Pemprov Sultra. Padahal, Gubernur sudah sempat mengiyakan akan menghibahkan tanah yang pernah ditempati Dinas Pekerjaan (PU) Provinsi Sultra.
Bahkan, gubernur sempat memberi pilihan antara lahan yang ditempati Dinas PU Sultra saat ini atau di samping museum. Pada saat itu, tambah Irfan, pihaknya meminta di museum karena dekat dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.
“Kami pikir, kalau di samping rumah sakit itu lebih bagus. Asrama haji berdampingan dengan rumah sakit. Kemenag RI juga sudah merespon rencana ini dan bisa saja antara rumah sakit dan asrama kita buatkan jalan layang penghubung. Kita juga bisa lanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut,” tuturnya.     Namun belakangan, Nur Alam berubah pikiran. “Pak gubernur tidak bersedia menandatangani MoU (memorandum of understanding) tentang hibah lahan tersebut. Padahal, sudah ada konfirmasi sebelumnya. Makanya, kami tunggu lagi kapan kira-kira bisa beliau berubah pikiran,” terang Ali Irfan, beberapa waktu lalu.
Menurut Ali, keinginan pemerintah pusat untuk membangun di Sultra sangat besar. Sebab, asrama haji di Sultra disebut-sebut paling buruk di dunia.
“Kita juga sering mendapatkan temuan dari BPK (badan pemeriksa keuangan) bahwa bangunannya milik Kemenag, tapi lahannya masih milik pemerintah. Hingga saat ini, belum juga dihibahkan,” jelasnya.
Jika Nur Alam tetap tidak merespon rencana ini, aku Irfan, kemungkinan besar proyek Tower Embarkasi Haji itu batal dilaksanakan. Itu tentu sangat disayangkan mengingat Kementerian Agama RI sudah komitmen menyiapkan anggaran sebesar Rp 120 miliar.
“Sebenarnya tinggal persoalan lahan. kita tinggal cari lahan strategis di dalam kota. Tapi entah kenapa beliau berubah pikiran,” keluhnya. (r1/a/aha)

Click to comment
To Top